10 Pegawai Kemenkumham Malut Direkomendasikan PTDH

Ilustrasi Pecat (Dok: Antaranews)

KBRN, Ternate: Sebanyak 10 pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) perwakilan Maluku Utara (Malut) direkomendasikan untuk mendapat sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Rekomendasi untuk PTDH tersebut sudah terhitung sejak tahun 2018 karena pegawai di lingkup Kemenkumham telah melakukan berbagai pelanggaran.

Hal ini disampaikan langsung Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Malut, Teguh Wibowo saat dikonfrimasi RRI, Rabu (23/6/2021) di ruang kerjannya.

Menurutnya, dari 10 rekomendasi PTDH yang diusulkan sejak 2018 tersebut, 7 diantaranya sudah dikeluarkan, sementara 3 rekomendasi masih belum turun.

“Baru 7 yang sudah keluar, sementara 3 masih kita tunggu,” tegasnya.

Untuk salah satu sipir berinisil IU yang tertangkap menjemput narkotika pada salah satu jasa pengiriman di Kota Ternate dan diputus pengadilan 10 bulan penjara juga akan berpotensi PTDH.

Untuk IU sendiri kata dia, masih belum dilakukan pemeriksaan secara internal karena saat ini yang bersangkutan juga masih bebas bersyarat. 

“Nanti kalau sudah bebas murni baru kita periksa dan langsung usulkan PTDH,” katanya.

Dirinya menegaskam, ke tujuh pegawai yang direkomendasikan PTDH tersebut merupakan kasus pelanggaran berat, mulai dari meninggalkan tugas berbulan-bulan hingga yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika.

“Sebagian besarnya narkoba,”terangnya.

Dirinya juga menyatakan, langkah yang diambil ini merupakan langkah yang tidak main-main dan karena pelanggaran itu sudah merupakan pelanggaran yang tidak ada toleransi.

“Apalagi narkoba, pastinya pecat titik,” akunya tegas.

Kepada seluruh pegawai Kemenkumham Malut terutama di Lapas dan Rutan, dirinya menegaskan untuk tidak coba-coba dengan narkoba, karena narkoba merupakan musuh Bersama.

“Kalau coba-coba dan tertangkap, nasibnya akan bahaya,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00