PP Tapera Telah Ditandatangani, Warganet Bingung

Foto Jakarta Post

KBRN, Jakarta: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dalam aturan tersebut seluruh pekerja diwajibkan mengikuti program Tapera.

Berdasarkan Pasal 7 PP 25/2020, BP Tapera tidak hanya mengelola dana perumahan bagi pegawai negeri sipil (PNS), melainkan juga seluruh perusahaan.

Peserta BP Tapera merupakan calon PNS, aparatur sipil negara (ASN), prajurit dan siswa Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa, perusahaan swasta, dan pekerja apa pun yang menerima upah.

"Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri," bunyi pasal 15 ayat 1 PP 25 Tahun 2020.

Skema Tabungan Perumahan Rakyat mengambil iuran dari pemberi kerja yang menanggung 0,5 persen sementara pekerja 2,5 persen dari total gaji pegawai. Iuran tersebut maksimal dibayarkan tanggal 10 setiap bulannya. 

Warganet pun banyak memperbincangkan tentang penyelenggaraan Tapera via sosial media Twitter.

“Apakah ada yang hendak menggugat PP no. 25 tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)? Pendapatan kalian dipotong untuk Tapera tapi mungkin Tapera tidak bisa kalian gunakan karena ketentuan Pasal 38 di PP ini?” cuit akun @merfans.

“Klo dulu mungkin ada bahasa, "Habis gelap terbit lah terang.. Sekarang ni... Habis kartu Prakerja... Terbitlah Tapera.. Potong potong jan lupa tu ?? #BalikinDanaHaji ,” cuit akun @t9jr9Ityq_

“serius bingung bedanya taperum sama tapera ini apa? kan pns udh ada pemotongan taperum????,” timpal akun @pockynderjoy

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00