Data Pelanggan Bocor, Tokopedia Bisa Didenda Dua Miliar

KBRN, Jakarta: Dosen Hukum Perlindungan Konsumen & Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Pasundan Firman Turmantara  mencermati soal bocornya sebanyak 15 juta data pelanggan platform e-commerce Tokopedia. Firman menyebut Tokopedia telah teledor dengan kejadian tersebut. 

Menurut Firman atas keteledoran itu Tokopedia bisa dikenakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dengan bocornya data pribadi konsumen, Tokopedia dapat diartikan telah melanggar standar usaha untuk melindungi data pribadi konsumen, selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti UU Perdagangan. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 8 ini bisa dijerat dengan Pasal 62 UUPK dimana sanksinya paling tinggi 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar,"terang Firman kepada rri.co.id, Senin (4/5/2020).

Firman menegaskan baik Tokopedia maupun situs yang menjualbelikan data konsumen itu tidak bisa lepas dari tuntutan hukum (bertanggungjawab secara hukum).

Bahkan instansi/lembaga yang berkompeten dalam perlindungan data konsumen bisa ikut dimintai pertanggubjawabannya melalui laporan ke Ombudsman RI, dengan dasar kelalaian melakukan pengawasan yang mengakibatkan kebocoran data konsumen atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan maladministrasi.

"Yang tidak kalah pentingnya adalah pelaku utama yang membocorkan data itu harus dicari karena telah melakukan tindak pidana pencurian data. Dari perspektif hukum pidana pihak2 diatas/beberapa pihak bisa terlibat sebagai turutserta melakukan tindak pidana,"terangnya.

Selain itu, lanjutnya menurut Undang Undang perlindungan Konsumen (UUPK) karena konsumen telah melakukan hubungan hukum dengan Tokopedia, maka bisa dikenakan sanksi perdata (tuntutan gantirugi (Pasal 19 UUPK), sanksi pidana (Pasal 62 UUPK) dan sanksi administrasi/pencabutan izin usaha (Pasal 63 UUPK) selain dapat dikenakan juga Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. (foto: Antara)

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00