Minimalisir Kebocoran Sinyal, Loka Monitor Sosialisasikan Penggunaan Frekuensi Izin class

KBRN, TARAKAN : Sebagai bentuk pengawasan, pengendalian sekaligus penertiban bidang spektrum frekuensi radio maupun alat dan perangkat telekomunikasi, Loka Monitor Tanjung Selor gencar melakukan sosialisasi terhadap spektrum frekuensi yang terpasang di Kaltara.

Kepala Loka Monitor Tanjung Selor Kalimantan Utara, Indra Sofyani menuturkan, pihaknya banyak menemukan dan mengenali penggunaan frekuensi izin class. Izin class merupakan penggunaan dengan frekuensi tertentu untuk internet servis provider yang seharusnya gratis namun bersertifikat.

"Seperti frekuensi 2,4 dan 5,4 untuk internet servis provider sebenarnya gratis, tetapi itu diatur setiap perangkat telekomunikasi nya harus bersertifikat, itu yang kita mau kenali di Kaltara juga," jelasnya.

Menurutnya, di beberapa daerah blankspot di Kaltara saat ini telah di pasang penguat sinyal oleh masyarakat. Seharusnya alat penguat signal di beli dari operator.  

"Masyarakat boleh melakukan pemasangan penguat sinyal di daerahnya, tapi kan harus tetap mengikuti prosedur dan proses yang ada. Minimal perangkatnya harus terstandarisasi, dan bersertifikasi, jangan menggunakan perangkat rakitan, dan tidak ada sertifikatnya juga," harapnya.

Indra mengakui, penguat sinyal rakitan dan tidak bersertifikasi dinilai dapat mengganggu misal terjadi kebocoran frekuensi sinyal lain. Temasuk mengmganggu frekuensi sinyal di pesawat.

"wilayah di Kaltara banyak yang masih menggunakan frekuensi yang tidak bersertifikat, diantaranya diwilayah blankspot seperti area sawit. Terdapat sanksi jika masyarakat nekat menggunakan rakitan signal. Ia Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

"Pasal 33 itu setiap alat dan perangkat telekomunikasi wajib memang menggunakan izin, sanksinya Pasal 38 mengganggu frekuensi lain itu 6 tahun penjara atau denda Rp 600 juta," paparnya.

 Tidak hanya sosialisasi, pihaknya juga rutin melakukan penertiban terhadap pemasangan frekuensi tidak bersertifikat ini. Namun, penertiban ini hanya bersifat pembinaan saja.

"Yang pertama peneguran, penghentian dan pembayaran denda. Ini biasanya yang masang perorangan, tapi kita panggil juga perusahaannya agar kita sama-sama tahu juga," demikian Indra. (Crz)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar