Tanggapan Fraksi Masukan Pemerintah

KBRN, Bulungan : Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si memberikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum anggota dewan melalui fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan pada Rabu (29/6).

“Sesuai saran Fraksi Gerindra terkait upah atau gaji buruh yang belum sesuai dengan upah minimum kabupaten akan dievaluasi,” ujar Wabup. Dilanjutkan, izin investasi perusahaan yang beraktifitas di wilayah Kabupaten Bulungan namun telah kadaluarsa juga akan dievaluasi dan ditindak sesuai ketentuan jika melakukan pelanggaran investasi. Selain itu, bagi perusahaan kelapa sawit yang belum merealisasikan kebun plasma kepada masyarakat akan diinstruksikan untuk segera memenuhi kewajibannya.

Lalu saran dan harapan dari Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat Nasdem terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dijelaskan pada 2022 ini Pemkab Bulungan sedang melakukan antara lain kajian potensi pajak dan retribusi daerah, penyusunan peraturan kepala daerah tentang pengelolaan PAD pada beberapa OPD pemungut diikuti dengan penyusunan SOP sebagai standar pelaksanaanya. Kemudian penyusunan basis data PAD sebagai pemutakhiran data yang telah ada, penyusunan dokumen perencanaan alternatif pembayaran retribusi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat melakukan pembayaran. Penyediaan layanan pengaduan bagi masyarakat sebagai evaluasi pelayanan pemerintah, pengawasan penerimaan PAD agar tidak terjadi fraud dalam pemungutannya serta pemenuhan jumlah dan kompetensi SDM pengelola PAD.

Wabup menyampaikan terima kasih atas imbauan Fraksi Golongan Karya untuk memberikan perhatian atas penyelesaian permasalahan perkebunan yang masih berlanjut, dengan menempuh langkah-langkah strategis.

Terkait saran Fraksi Hati Nurani Rakay agar Pemkab menjalin kemitraan dengan perusahaan yang ada di Bulungan dalam memanfaatkan CSR, Pemkab menjadwalkan pembahasan terkait pemanfaatan CSR yang lebih terarah sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah yang tidak dapat dianggarkan melalui APBD.

“Sehingga pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terakomodasi melalui dana CSR tanpa harus menunggu pendanaan APBD yang semakin terbatas,” tandasnya. Diungkapkan, masih terdapat sumber pendanaan lain yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Bulungan. Saat ini Pemkab sedang menginventarisasi dana yang bersumber dari pihak donatur yang dikelola oleh LSM dan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Diterangkan pula, tingginya nilai SiLPA pada tahun 2021 disebabkan oleh pelampuaan pendapatan baik PAD maupun dana transfer. Kemudian terdapat efisiensi belanja pada anggaran kegiatan pendukung yang tidak perlu dilaksanakan karena kegiatan utamanya telah terlaksana 100 persen.

“Terkait belanja Bantuan Sosial yang hanya terealisasi 54 persen disebabkan semakin berkurangnya warga terdampak bencana pada tahun anggaran 2021,” imbuh Wabup. Dijelaskan, bantuan sosial hanya diberikan kepada masyarakat yang terdampak sosial agar dapat berupaya memperbaiki taraf hidupnya paska bencana. Bantuan tersebut diberikan kepada korban bencana kebakaran di Kecamatan Bunyu dan Kelurahan Tanjung Selor Hilir. Sedangkan bantuan korban tanah longsor diberikan kepada warga Desa Mara I, Kecamatan Tanjung Palas Barat yang kehilangan tempat tinggalnya. Penetapan belanja hibah dan bansos tahun selanjutnya akan memperhatikan pencapaian tahun sebelumnya sebagaimana harapan Fraksi Demokrat Nasdem.

Kemudian saran dari Fraksi Amanat Persatuan Bintang Pembangunan menjadi perhatian Pemkab terkait pengelolaan retribusi parker, penempatan pedagang di pasar buah, pemanfaatan terminal pasar induk dan realisasi APBD.

Terkait kebijakan UMKM yang telah dilakukan Pemkab antara lain melaksanakan pelatihan, pendampingan, konsultasi dan fasilitasi terhadap koperasi dan UMKM untuk peningkatan SDM melalui UPTD PLUT KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Lalu dari sisi permodalan dilakukan pendampingan perencanaan bisnis, penyusunan proposal pengembangan usaha, fasilitasi dan mediasi akses lembaga keuangan dan berbagai sumber pembiayaan serta manajemen keuangan. Selain itu masih terdapat dana bergulir yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Dari segi pemasaran telah disediakan showroom atau galeri Dekranasda untuk membantu pemasaran produk-produk kerajinan lokal Kabupaten Bulungan,” urainya. Kebijakan lainnya yaitu pendampingan pengembangan digital marketing, strategi pemasaran, segmentasi pasar, memberikan ruang promosi melalui galeri produk UMKM dan gelar produk-produk UMKM pada acara atau event tertentu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar