Kemitraan Kehutanan Perusahaan – Rakyat Mesti Diterapkan di Bulungan

KBRN, Bulungan : Model kemitraan kehutanan antara perusahaan pemegang perijinan berusaha dengan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan diharapkan dapat diterapkan di seluruh wilayah konsesi hutan di Kabupaten Bulungan. 

Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si menyampaikan hal itu saat membuka Sosialisasi dan Diskusi Kemitraan Kehutanan di Ruang Serbaguna Lantai II Kantor Bupati pada Rabu (6/7).

Kegiatan diikuti Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, para direksi, pimpinan, direktur perusahaan pada kawasan hutan di Bulungan serta perangkat daerah terkait Pemerintah Kabupaten Bulungan. 

Bupati dalam arahannya menjelaskan, model atau skema kemitraan kehutanan merupakan bagian dari program Perhutanan Sosial yang menjadi salah satu fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

“KLHK memiliki 2 agenda besar yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan penciptaan model pelestarian hutan yang efektif,” ujar Bupati didampingi Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si dan Sekretaris Daerah, Risdianto, S.Pi, M.Si. 

Dilanjutkan, program Perhutanan Sosial memiliki paradigma bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan mulai dari kota tapi juga dapat dilaksanakan masyarakat pinggiran maupun sekitar hutan. 

Perhutanan Sosial terdiri 3 pilar dalam pelaksanaannya yaitu Lahan, Kesempatan Berusaha dan Sumber Daya Manusia. Komitmen KLHK tersebut tidak main-main, buktinya adalah adanya lahan seluas 12,7 juta hektare yang disiapkan menjadi objek program unggulan KLHK tersebut.

Bupati menerangkan, maksud dan tujuan sosialisasi serta diskusi untuk membangun kesepahaman tentang kemitraan kehutanan sebagai skema Perhutanan Sosial dan upaya penyelesaian konflik di kawasan hutan yang dibebani perijinan kepada pemangku kepentingan. Seperti masyarakat yang berada di dalam dan sekitar konsesi (izin) kehutanan. Manajemen pemegang konsesi kehutanan, pendamping masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan.

Lalu memberikan informasi dan pemahaman kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) mengenai pengajuan perizinan Kemitraan Kehutanan. Kemudian rekomendasi langkah strategis percepatan kemitraan kehutanan, Perhutanan Sosial di kawasan yang dibebani izin di wilayah Kabupaten Bulungan dan pembagian peran. Selanjutnya permodelan kemitraan kehutanan dan Perhutanan Sosial. Serta identifikasi potensi Kelola sosial atau areal tanaman kehidupan bagi masyarakat dalam areal pemegang PBPH dan PPKH.

“Harapan kita agar sosialisasi dan diskusi ini akan menghasilkan masukan, saran dan rencana tindak lanjut terkait dengan program kemitraan pada areal pemegang PBPH dan PPKH,” tandas Bupati.

Diterangkan pula RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Bulungan 2021 – 2026 untuk mencapai visi Mewujudkan Kabupaten Bulungan yang Berdaulat Pangan, Maju dan Sejahtera telah menetapkan 15 program prioritas yang beberapa di antaranya difokuskan untuk sosial dan ekonomi masyarakat. Yaitu Mantau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian), Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal, Satu Desa Satu Produk serta Mitra Bulungan Berdaulat dengan konsep pentahelix yaitu untuk membangun sinergi tata kelola pemerintahan dengan dunia usaha khususnya pelaku usaha kawasan hutan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang berada dalam kawasan hutan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar