Skema Kemitraan Pengelolaan Hutan Bulungan

KBRN, Bulungan : Bupati Bulungan Syarwani mengatakan bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial skema kemitraan kehutanan merupakan bagian yang bisa diselaraskan dengan visi misi Kabupaten Bulungan.

Adanya Peremen LHK nomor 9 ini guna mewujudkan beberapa program prioritas di Kabupaten Bulungan sebagai implementasi visi misi kabupaten bulungan. Hal itu jelaskan Syarwani saat membuka secara resmi Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial skema kemitraan kehutanan. Di Gedung Serbaguna Pemkab Bulungan, Rabu, (6/7/2022).

Syarwani mengatakan lahirnya Permen LHK Nomor 9 tahun 2021 ini dapat menjadi pintu masuk untuk membangun pola baru dalam aspek pengelolaan kehutanan.

"Disis lain juga dapat bermitra dan mengangkat potensi yang ada di daerah ini antar masyarkat dengan pemegang ijin usaha kehutanan di kabupaten Bulungan," ujar Syarwani.

Potensi ekowisata bagian yang harus dikembangkan di daerah, maka itu Spot-spot potensi Ekowisata di kabupaten Bulungan dapat menjadi basis wisata baru.

"Kalau bisa dengan berkolaborasi ini, dapat berdampak pada kesejahteraan masyarkat Bulungan demikian pula berdampak pada program prioritas di kabupaten Bulungan, dan dapat menghasilkan satu desa satu prodak," ujar Syarwani.

Syarwani berharap pasca sosialiasi ini, sudah ada langkah yang jelas disusun dengan mengimplementasikan itu, sesuai dengan pedoman dalam Peremen LHK nomor 9 tahun 2021.

"Kalau ini bisa berhasil di Kabupaten Bulungan pasti dapat berdampak bagi kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat di kabupaten Bulungan, " ujar Syarwani

Pemkab Bulungan berkontribusi sepenuhnya komitmen kemitraan sesuai permen LHK tahun 2021.

"Mudah-mudahan ini menjadi pola baru dalam membangun kemitraan yang baru

Sehingag dapat manfaat dan dapat dirasakan bersama," tuntas Syarwani.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar