Dilarang Pungli, Panitia PPDB Diawasi

KBRN, Kaltara : Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diminta tidak melakukan pungutan liar (pungli) di seluruh tahap penerimaan. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Teguh Henri Sutanto.

Apalagi telah terjadi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait PPDB 2022 di Jawa Barat. Satgas Saber Pungli Jabar menangkap Kepala SMKN 5 Bandung berikut wakil kepala sekolah, operator dan salah satu tenaga kontraknya.

Mereka diduga melakukan pungli dengan modus uang sumbangan pembangunan sekolah.

Teguh telah menekankan kepada kepala satuan pendidikan dan panitia bahwa tahap pendaftaran PPDB gratis sepenuhnya.

Panitia juga dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun. Termasuk tidak boleh menerima gratifikasi dan sejenisnya.

“Silakan nanti langsung dilaporkan jika betul ada oknum anggota saya, baik kepala sekolah maupun panitia yang sengaja menerima uang atau apapun dari calon peserta atau pendaftar. Silakan langsung diproses hukum,” kata Teguh, belum lama ini.

Secara teknis, ada monitoring yang akan dilakukan langsung ke sekolah-sekolah. Baik berkenaan dengan proses pelaksanaan, hingga memastikan tidak ada pengumpulan uang berkedok sumbangan dan sejenisnya.

Termasuk di dalamnya memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan yang berlangsung. “Kita ada monitoring dan pantau langsung, dan sampai saat ini tidak ditemukan indikasi ke sana. Karena online, sekolah itu juga terlihat sepi, jarang orangtua atau siapapun datang. Kalaupun datang, mungkin ada gangguan, termasuk belum tahu caranya. Nanti panitia yang memfasilitasi,” paparnya.

Teguh meyakini kepala sekolah dan panitia PPDB sudah memahami rambu-rambu pungli atau penerimaan gratifikasi yang harus dihindari.

Sehingga, diharapkan semua dapat dilaksanakan dengan baik ke depan. “Seperti yang saya bilang, semua gratis. Berarti kalau ada yang minta membayar untuk sumbangan, itu oknum, itu pungli, langsung disampaikan,” tegasnya.

Ia kembali menekankan jika tidak diperkenankan meminta sumbangan pembangunan gedung atau pembayaran-pembayaran lainnya. Satuan pendidikan yang dibolehkan melakukan itu hanya yang berstatus swasta.

“Tidak ada, tidak ada (permintaan sumbangan). Kalau yang negeri no, no, no, kecuali swasta,” tuturnya. (Kk/sti)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar