Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pengusaha Tetap Wajib Bayar Pesangon

KBRN, Bulungan : Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bulungan yang terdampak pandemi Covid-19 mendapatkan bantuan paket sembako yang diserahkan di halaman Kantor Bupati Bulungan di Jl Jelarai, Tanjung Selor pada Jumat (27/5).

Selain itu dirangkai dengan penyerahan santunan Jaminan Kematian sebesar Rp 42 juta, santunan beasiswa untuk 2 orang anak sebesar Rp 174 juta diserahkan Bupati Bulungan, Syarwani, kepada ahli waris Oktavianus Markus.

Dijelaskan, sebanyak 70 bantuan paket sembako diserahkan kepada para pekerja di sektor serikat pekerja, TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat), nelayan, pedagang, honorer Pemkab serta pekerja kebersihan di Kabupaten Bulungan.

Penyerahan bantuan paket sembako menadi bagian dari rangkaian peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional setiap 1 Mei yang selalu menjadi momentum untuk merayakan hak-hak pekerja atau buruh di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Tahun ini tema May Day yang diusung adalah “Pulih Bersama Pekerja Indonesia”. Sejalan dengan tema G20 Recover Together, Recover Stronger. Dalam memperingatinya, BPJS Ketenagakerjaan atau biasa disebut BP Jamsostek menyalurkan paket bantuan sembako kepada pekerja yang dilakukan secara bertahap dan tersebar di hampir setiap kantor pelayanan BPJamsostek di Tanah Air. 

“Saya sangat menyambut baik kegiatan ini, khususnya dalam membantu para pekerja di wilayah Kabupaten bulungan yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Bupati.

Diingatkan, saat ini telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).   Ada 3 manfaat yang diterima pekerja atau buruh ter-PHK yakni uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diselenggarakan oleh BP Jamsostek, sedangkan akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja akan diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

“Saya juga berpesan kepada para pengusaha agar dapat terus menjamin hak-hak pekerjanya sesuai ketentuan yang berlaku karena adanya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar pesangon kepada para pekerja,” tandas Bupati.

Dilanjutkan, ada pula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikembalikan sebagaimana ketentuan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.

“Inilah hadiah pada peringatan May Day tahun ini yang mengembalikan pengaturan terkait dengan klaim manfaat JHT sesuai dengan Permenaker 19/2015,” terang Bupati.

Bagi peserta yang mengundurkan diri dan terkena PHK, manfaatnya dapat diambil secara tunai dan sekaligus serta melewati masa tunggu satu bulan. Jadi, tidak perlu menunggu sampai usia 56 tahun

“Terbitnya Permenaker 4/2022 sebagai revisi atas Permenaker 2/2022 ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, juga memperhatikan aspirasi pekerja dan buruh yang menghendaki perlunya penyerderhanaan dan kemudahan dalam proses klaim manfaat JHT,” jelasnya.

Ditambahkan, peringatan May Day 2022 kiranya digunakan sebagai momentum peningkatan layanan dan manfaat kepada pekerja Indonesia melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta peningkatan layanan BPJS agar lebih lengkap, lebih mudah, dan lebih cepat bagi pekerja, serta wujud pengembangan kapasitas manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar