Kedelapan Kalinya, Kaltara Dapat WTP

KBRN, Kaltara : Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021. 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap LKPD Provinsi Kaltara diberikan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Dr Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA kepada Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum pada Rapat Paripurna di Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Senin (23/5).

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengaku predikat opini WTP yang diperoleh merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Menurutnya, ini menjadi salah satu tantangan bagi Pemprov Kaltara dalam melaksanakan tata kelola keuangan agar selalu taat azas, efisien, transparan, akuntabel dan berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku.

“Pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan profesional menjadi modal dasar dalam rangka mewujudkan visi Pemprov Kaltara yakni ‘Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera,” kata Gubernur. 

“Saya mengajak kita semua baik legislatif maupun instansi vertical, untuk bersama-sama mempertahankan yang kita peroleh selama ini,” imbuhnya.

Gubernur juga memberikan apresiasi kepada BPK RI yang telah memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan keuangan Pemprov Kaltara. Karena itu, ia berharap perhatian dan kerjasama yang terjalin selama ini dapat terjaga.

Berkaitan yang menjadi atensi BPK RI, Gubernur menginstruksikan Inspektur Daerah Kaltara agar meindaklanjutinya, sebagaimana tenggat waktu yang menjadi komitmen.

BPK RI Perwakilan Kaltara melakukan pemeriksaan interim yang dilaksanakan pada 20 Januari hingga 28 Maret 2022. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci yang dilaksanakan pada 28 Maret hingga 26 April 2022.

Dalam prosesnya, Gubernur mengungkapkan terdapat dan kekurangan dalam menyusun LKPD. Pemprov Kaltara telah menyusun rencana aksi (Action Plan) dalam implementasinya. Karena itu, Gubernur menghimbau BPK RI terus memberikan arahan agar tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat terselesaikan tepat waktu.

Sementara itu, Anggota VI BPK RI Dr Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA mengungkapkan BPK mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi lebih ekonomis, efisien, serta efektif. 

“Pemeriksaan dilakukan BPK dengan menggunakan metode Risk Based Audit (RBA) yang komprehensif yang dilandasi dengan asas integritas, independensi, dan profesionalisme,” bebernya.

Ia berharap LHP ini akan lebih berharga apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana disarankan oleh BPK. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mewajibkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.

BPK berharap laporan hasil pemeriksaan dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan. (dkisp/sti)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar