Gubernur Minta Instansi Teknis Bina UMKM

KBRN, Kaltara : Sesuai intruksi Presiden RI Joko Widodo dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menginstruksikan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kaltara untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM.

Menurutnya, porsi UMKM dapat dimitigasi melalui pengawalan program oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Tujuannya agar P3DN dan produk lokal menjadi optimal. “Pengawasan P3DN pemerintah daerah dirancang oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan konsep sinergitas yang melibatkan seluruh APIP daerah,” jelasnya, Selasa (17/5).

Ia menjelaskan keberhasilan program tidak lepas dari tata kelola pemerintah yang mempertimbangkan risiko dan rambu-rambu dalam pencegahan korupsi. Selain itu, dalam pengelolaan program diperlukan dukungan sejumlah pemangku kepentingan.

“Evaluasi APIP perlu dilakukan untuk menilai keberhasilan program dari sisi pemerintah pusat, maupun dukungan Badan Usaha untuk program tersebut serta sinkronirasi masing-masing elemen dalam mewujudkan outcome program,” bebernya.

Sebagai informasi, alokasi belanja modal Pemprov Kaltara melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 sebesar Rp1,3 T. Dari belanja modal tersebut, Gubernur berharap peran serta UMKM dapat berjalan optimal.

Pemerintah pusat sendiri, kata Gubernur telah membentuk tim nasional P3DN yang dikomandoi oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves).

“Presiden sendiri juga meminta agar APIP turut mendukung program P3DN seperti yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan ‘Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia’ pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” tuturnya. (Dkisp/sti)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar