Ombudsman Kaltara Terima 56 Aduan Masyarakat Di 2021

 KBRN, Tarakan : Kehadiran dan peran lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman yang tersebar di 34 provinsi belum diketahui sebagian besar masyarakat. Hingga berimbas minimnya jumlah laporan masyarakat yang mengalami maladministrasi.

Menurut Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Kaltara, Syahruddin menyebut,  laporan masyarakat (LM) yang masuk sepanjang 2021 lalu sebanyak 56 LM dan diteruskan ke tahap pemeriksaan sebanyak 43 laporan.

Jumlah itu lebih rendah dari target yang diinginkan oleh Ombudsman pusat. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat enggan melapor. Salah satunya masih menganggap bahwa Ombudsman adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Boleh jadi masyarakat kita masih belum terlalu melek tentang keberadaan Ombudsman. Masyarakat kita juga masih belum mengetahui tugas dan fungsi Ombudsman, sehingga ada yang menganggap bahwa Ombudsman ini adalah LSM gitu,” terangnya.

Meskipun demikian, lanjut Syahruddin pihaknya tetap bersyukur karena di tengah keterbatasan terjadi sedikit peningkatan jumlah LM, walaupun tidak secara signifikan dan tingkat penyelesaian meningkat hingga 90 persen selama 2021.

“Target yang ditetapkan oleh pusat secara nasional 90 persen, bahkan kalau bisa 100 persen. Tetapi itu sedikit sulit untuk kita wujudkan. Karena dari kasus per kasus berbeda untuk ditingkatkan. Itu kesulitannya. Mungkin kasus tertentu bisa kita selesaikan by phone, dapat kita selesaikan dalam waktu 1-2 bulan saat permasalahan ringan,” ungkapnya.

Tetapi beberapa kasus lainnya, misalnya pertanahan kata Syahruddin, tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu 2 bulan. Tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai bertahun baru bisa selesai karena melibatkan berbagai pihak.

“Ada kasus yang kita tangani, awalnya dilaporkan hanya institusi di Tarakan, ternyata dalam pemeriksaan berkembang ke tingkat kantor wilayah, bahkan ke kementerian segala macam. Sehingga untuk proses penyelesaian tidak bisa diselesaikan di level sini sehingga kita harus minta bantuan rekan-rekan pusat untuk menyelesaikan di tingkat pusat,” bebernya.

Selain masalah agraria, laporan yang masuk terkait maladministrasi juga berkaitan dengan perizinan, pajak, peradilan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, kesehatan, kepegawaian, jaminan sosial, hak sipil dan politik, energi dan kelistrikan, desa, asuransi, adminduk, dan pendidikan. (*)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar