Masyarakat Diminta Kawal Kegiatan PNS di Bulungan

KBRN, Bulungan : Bupati Bulungan Syarwani bersama Danrem 092/Maharajalila Brigadir Jenderal TNI Rifki, S.E.,M.M. didampingi Dandim 0903/Tanjung Selor Kolonel Infanteri Akatoto.S.H, Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona meninjau langsung posko pengamanan Program Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Selasa, (25/01/22).

Bupati Syarwani juga berdiskusi dan mendengarkan langsung masukan dari masyarakat yang ada di Tanah Kuning.

" Ini merupakan wujud komitmen kita bersama pasca di groundbreaking oleh Presiden. Maka itu manfaatkan posko ini untuk berkoordinasi dan berkomunikasi, juga menyelesaikan kendala yang dihadapi dan mencari solusi. Dalam mengawal kegiatan PSN di Bulungan" ujar Syarwani.

Syarwani juga mengatakan, PSN KIPI ini tak hanya kepentingan investasi saja. Namun keputusan negara yang merupakan ada bendera negara dan lambang Garuda. Sehingga menjadi kewajiban seluruh masyarakat utamanya jajaran pemerintah daerah, TNI/Polri dalam mendukung PSN di Kaltara khususnya di Bulungan.

" Mari kita bersama-sama mengamankan dan mengawal kegiatan yang ada di KIPI ini. Sehingga PSN ini dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan oleh Pemerintah, " pesan Syarwani.

Syarwani menyampaikan bahwa pasca groundbreaking. Pemkab Bulungan telah melakukan evaluasi terhadap 10 perizinan yang ada di kawasan KIPI. Demikian pula Pemkab Bulungan juga telah membentuk tim evaluasi yang langsung dipimpin oleh Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala.

"Dari jumlah itu ada 7 perusahaan yang izin lokasinya berakhir. Seperti PT Albasam Petroleum Indonesia dan PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM). Sedangkan sisa perusahaan lainnya, masa berlaku izin lokasi berakhir pada Februari, Agustus dan September tahun 2022 ini,” terang Syarwani. 

Apabila ingin melanjutkan izin lokasi di kawasan tersebut, tentu dengan format baru, dan pastinya sudah tidak bisa masuk di dalam kawasan PSN itu. Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Sementara hanya ada 3 perusahaan yang ditetapkan Pemerintah sebagai pengelola di kawasan industri yakni mencakup, PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), PT Kayan Patria Propertindo (KPP) dan PT Indonesia Strategis Industri (ISI).

Terkait dengan perizinan Syarwani mengatakan, untuk selalu berkoordinasi dan berkolaborasi kepada Menko Marves yang menjadi kewenangan Pemkab maupun lintas lembaga.

"Kegiatan ini akan tetap dikawal dan dipastikan PSN berjalan. Sesuai dengan kewenangan Pemda Bulungan. Diharapkan juga kepada masyarkat Tanah Kuning untuk bersama-sama bersatu saling bersinergi dalam mewujudkan PSN di Bulungan," tuntas Syarwani.

Sumber : Humas Pemda Bulungan

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar