Jelang Nataru, Bupati Malinau Tegaskan Tiga Poin Utama

Pelaksanaan rapat dengan tokoh agama kristen se-Malinau Senin (29/11/2021) pagi, yang dipimpin Bupati Malinau Wempi W. Mawa SE.jpg

KBRN : Malinau - Menjelang pemberlakuan pemberlakukan pembatasan kegiatan masayarakat (PPKM) level 3 menjelang Natal  25 Desember Tahun 2021 dan Penyambutan Tahun Baru 1 Januari Tahun 2022 (Nataru) nanti, Pemkab Malinau melakukan berbagai persiapan.  Yakni dengan menggelar rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Malinau Wempi W Mawa SE, didampingi Sekretaris Daerah Dr Ernes Silvanus S.Pi MM  bersama sejumlah tokoh agama Kristen yang ada di Malinau.

Sebab, PPKM diberlakukan pemerintah pusat mulai 24 Desember tahun 2021 hingga 2 Januari tahun  2022. Rapat itu sendiri dilakukan bersama hamba-hamba Tuhan se-Kabupaten Malinau digelar secara virtual dan berlangsung di ruang intulun Lantai II Kantor Bupati Malinau, Senin (29/11/2021) pagi. Ketentuan PPKM Level 3 diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Pada dala rapat tersebut ada 3 poin inti yang ditekankan oleh Bupati Malinau, Wempi W Mawa SE  yang perlu diperhatikan oleh seluruh masyarakat Malinau. Khususnya bagi umat nasrani, yaitu rumah ibadah (Gereja) tempat pelaksanaan perayaan ibadah tetap mematuhi protocol kesehatan (prokes) ketat. Karena itu, perlu ada pengawasan dari pengurus organiasi jemaat sendiri terhadap perayaannya. “Bukan melarang, tetapi memaksimalkan perayaan Ibadah dan Persekutuan dengan baik. Tentunya dengn tetap mematuhi protocol kesehatan,” ujar Wempi W Mawa.

Kemudian, sambung Wempi W. Mawa, untuk mengantisipasi gejolak peningkatan gerakan mobilisasi massa yang melakukan aktifitas masif maka perlu diterapkan prokes ketat di tempat atau pusat-pusat perbelanjaan. Sedangkan untuk tempat-tempat wisata yang ramai dikunjungi tetap dilakukan pengawasan dan pengetatan. Termasuk kepada ASN yang akan melakukan cuti diatas tgl 24 keatas akan diberikan penegasan. “Terkecuali memiliki dokumen yang memenuhi persyaratan,” tegasnya.

“Hasil pembahasan hari ini, akan ditetapkan pada himbauan yang akan dikeluarkan Pemerintah Daerah terkait dengan keadaan dan kondisi yang dilaksanakan ke depan kepada public, yaitu bagi masyarakat Kabupaten Malinau,” imbuhnya.(***)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar