Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Malinau akan Dikoordinasikan ke Kemenag

Wabup Malinau (tengah) saat berkomunikasi dengan salah seorang dri pengadilan agama Tanjung Selor (kiri) akhir pekan kemarin.jpg

KBRN – Malinau : Wakil Bupati Malinau, Jakaria SE, M.Si menegaskan, dirinya hanya mengatahui soal rencana pembangunan gedung kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malinau. Karena Kementerian meminta rekomedasi kepda pemerintah daerah, dimana  lokasi tempat pembangunan Kementerian Agama  Kabupaten Malinau. Tapi bukan pemerintah daerah yang menyiapkan lahannya.

“Kalau yang saya dengar itu, dari Kemenag akan membangun bangunan fisik Kemenag, karena mereka meminta rekomendasi pemerintah dimana lokasi yang pas untuk Pembangunagn Gedung Kemenag Malinau itu. Kalau Pengadilan Agama, saya belum pernah dengar bahwa di sini (Malinau akan dibangun Pengadilan Agama,” terang Wakil Bupati Malinau, Jakaria kepada RRI saat dikonfrimasi terkait pegnadilan agama di Malinau.

Menurut Wakil Bupati Malinau, sampai saat ini untuk Pengadilan Agama itu masih berada dibawa naungan Pengadilan Agama di Tanjung Selor. “Termasuk dengan kabupaten Tana Tidung (KTT) juga,” tegas Jakaria.

Namun demikian, sambung mantan Camat Malinau Utara ini, ke depan dapat dipastikan bahwa gedung atau kantor Pengadilan Agama ini diharapkan tetap dibangun di Kabupaten Malinau. Hal ini sebagai upaya untuk kelengkapan kelembagaan vertikal di daerah, sudah selayaknya harus ada institusi itu untuk melayani masyarakat Malinau.  Namun, semua itu juga tregantung dari regulasi yang sudah diatur sebelumnya dengan melihat kebutuhan berdasarkan efektifitas dan efisiensinya melayani masyarakat. “Kalau pemerintah, untuk melengkapi semua institusi kelembagaan di daerah ini sih, perlu. Dan ini akan menjadi pemikiran ke depan,” ujar mantan Sekretaris Camat Malinau Kota ini.

Tetapi, lanjut jakaria, nantinya tetap akan diupayakan semua insitusi vertikal ada di Malinau karena di Malinau sudah ada pengadilan negeri, kejaksaan dan lainnya. termasuk juga badan Pertanahan nasional (BPN) dan kementerian agama. Pengadilan agama juga tidak kalah pentingnya.  “Jadi, nanti kita akan koordinasikan lagi dengan Kementerian Agama dengan melihat tugas dan fungsinya. Karena membangun ‘kan juga bukan dengan biaya yang murah,” tuturnya.

Selain itu, Jakaria juga menegaskan tentang keberadaan pengadilan agama ini dilihat dari segi prioritasnya perlu ditinjau kembali dengan melihat semua aspeknya. “Kalau misalnya, dalam setahun itu hanya menangani 5 sampai kasus saja, ya mending kita gabungnya menjadi satu titik saja, supaya lebih efisien dalam penganggaran dan lain sebagainya,” tukasnya.(***)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar