Diskon Pajak Melalui UU HPP

Sosialisasi UU HPP KP2KP Malinau Melalui RRI Malinau (25/11).jpg

KBRN, Malinau : Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) sejak tanggal 29 Oktober 2021. Dalam UU ini mencakup banyak peraturan fiskal terkait perpajakan yang salah satu dari lima fungsinya adalah meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Menurut pemaparan Ghani Zulfikar Widodo selaku Bendaharawan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Malinau dalam sosialisasi UU HPP di RRI Malinau pada Jumat pagi, UU ini mengatur beberapa kluster perpajakan. Beberapa diantaranya yang dapat digunakan masyarakat secara luas yakni UU PPh, UU PPN, UU KUP, dan Program Pengungkapan Sukarela.

Lebih jauh ia memaparkan, hal-hal yang diatur dalam UU HPP yakni:

  1. Tarif PPh Orang Pribadi.
  2. Pengenaan Pajak atas natura dan/atau Kenikmatan.
  3. Batas Peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi.
  4. Tarif PPh Badan.
  5. Penambahan Objek PPh Final Pasal 4 ayat 2.

Dengan demikian, pajak yang berubah dalam UU HPP adalah tarif dan bracket pajak penghasilan orang pribadi dilakukan agar lebih mencerminkan keadilan. Sebagai contoh, jika sebelumnya dalam UU PPh, dengan rentang penghasilan 0 s/d Rp 50 Juta dikenakan tarif 5%, maka dalam UU HPP, kendati masih dengan persentasi tarif yang sama (5%), namun untuk rentang penghasilan 0 s/d Rp 60 Juta.

Kemudian bagi pelaku UMKM, pemerintah memberikan batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Batasan ini diberikan bagi orang pribadi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu. Dalam PP 23 Tahun 2018 diatur PPh Final UMKM yakni 0,5%. Maka dengan perubahan ini, PPh final 0,5% tersebut tidak perlu dibayar untuk peredaran bruto sampai Rp 500 juta setahun.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar