DLH Terapkan Pungutan Retribusi Sampah Sejak Februari Lalu

Penanganan sampah yang dilakukan DLH malinau di TPA Sempayang.jpg

KBRN – Malinau : Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau telah menerapkan penarikan restribusi sampah kepada masyarakat. Hal ini sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau.

“Dinas Lingkungan Hidup Malinau memberlakukan retribusi persampahan bagi rumah tangga hingga skala industri,” kata Kepala DLH Malinau Frent Tomi Lukas melalui Kabid Persampahan dan LImbah B3, Wahab ardani  kepada RRI pada Rabu (16/10/2021).

Penerapan retribusi persampahan ini, terangnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Serta menjalankan Peraturan Bupati Nomor 25 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan. “Regulasi ini yang digunakan untuk menjalankan penarikan retribusi persampahan,” jelasnya.

Wahab Ardani  menegaskan, penarikan retribusi persampahan sangat penting karena membantu PAD. Selama ini, beban kebersihan lingkungan sangat besar sekali, terutama beban anggaran pemerintah melayani kebersihan lingkungan.

Sebenarnya, penerapan retribusi ini sudah berjalan dengan melakukan sosialisasi ke empat kecamatan dan melibatkan desa maupun RT. “Di awal Februari lalu sudah disampaikan ke empat kecamatan. Hanya saja, tidak maksimal, karena tingginya pandemi,” kata Wahab Ardani.

Selain terkendala pandemi, Wahab mengatakan penarikan retribusi tertunda, dikarenakan ada pergantian non ASN sebagai juru pungut. “Jadi, pelaksanaanya baru berjalan di September lalu. Makanya, diakumulasikan sampai bulan September,” tuturnya.(***)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00