Penerapan PPKM Di Kaltara, Harus Persuasif

KBRN, Tarakan : Dalam rangka menekan lajunya angka penularan Virus Corona di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan. Di tingkat provinsi, Gubernur telah mengeluarkan instruksi Nomor 370/2510/BPBD/GUB tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level 3 di Kaltara. Kemudian diikuti dengan diterbitkannya surat edaran oleh bupati dan wali kota di Kaltara.

Sejumlah pengetatan diterapkan dalam kebijakan itu, termasuk bagi para pelaku usaha. Khususnya bagi para pedagang yang melayani makan dan minum masyarakat, harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Bahkan diatur supaya pelaku usaha skala kecil hanya menerima makan/minum di tempat dibatasi 25 persen kapasitas. Sedangkan pelaku usaha besar diminta hanya melayani delivery order (pesan antar) atau take away (bawa pulang).

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris mengatakan, memang perlu diberlakukan pembatasan. Pihaknya turut mendukung upaya pemerintah, agar lonjakan kasus dapat ditekan. Namun, pelaksanaan di lapangan tetap mengedepankan langkah persuasif dan tidak ada unsur pemaksaan.

“Kita tidak bisa memaksakan mereka. Tidak bisa juga terlalu keras, apalagi bagi masyarakat kita yang mencari makan,” ujarnya.(*)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00