Kesulitan Penyaluran Bantuan Beras di Wilayah Pedalaman Perbatasan

Foto Ilustrasi Google.jpg

KBRN, Malinau: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Gelar pertemuan dengan PT. Pos dan dan PT. Buloh membahas mekanisme penyaluran bantuan Beras 10 Kilogram untuk wilayah pedalaman perbatasan. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, Tin Alfrida, SH, MM, mekanisme penyaluran bantuan beras ke wilayah-wilayah tersebut harus dipikirkan dari sekarang sebab tidak akan semudah penyaluran untuk wilayah kota, karena bantuan beras yang disalurkan pastinya dalam jumlah yang banyak sementara transportasi yang digunakan adalah pasawat dan kendaraan sungai.

"Kita baru ada pertemuan dengan PT. Bulog dan PT. Pos terkait mekanisme bagaimana penyaluran beras ini kepada KPM-KPM di daerah blankspot, ini menjadi permasalahan juga bagi dinas sosial terkait dengan beras, kalau uang sih tidak ada masalah, terkait dengan transportasinya, daerah blankspot itu ada tujuh kecamatan yang daerahnya ini melalui air dan udara, apa lagi ini membawa beras berton-ton nantinya, pengangkutannya ini perlu mereka pikirkan juga, saya sarankan mereka harus sampaikan ke pusat mekanismenya bagaimana, apakah diungkan atau diberaskan saya tidak tahu, kalau diuangkan lebih mudah lagi, kalau beras kan susah" Ujarnya pada RRI, Jumat (23/07/21).

Penyaluran bantuan beras 10 kilogram bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak covid-19 rencananya dimulai bulan depan (Agustus). Bantuan bantuan sosial tersebut diberikan pada KPM Program Keluarga Harapan (PKH). Data Dinas Sosial menyebutkan, terdapat total 1725 KPM PKH di Kabupaten Malinau.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00