Membuat Ujaran Kebencian di Media Sosial Bisa Dipenjara dan Denda Rp. 1 Miliar

Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Malinau Slamet Riyono saat dialog di Studio RRI Malinau.jpg

KBRN, Malinau : Kemajuan teknologi komunikasi semakin memberikan dampak signifikan pada kehidupan bermasyarakat. Jarak dan ruang yang dahulu menjadi penghambat utama dalam berkomunikasi, kini telah dipotong dengan keberadaan teknologi komunikasi.

Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Malinau, Slamet Riyono SH. MH dalam dialog interaktif di RRI mengungkapkan, penggunaan media sosial menjadi cara utama komunikasi yang dilakukan kebanyakan orang masa kini. Hal ini kemudian bisa juga membawa berbagai dampak baik dan buruk, salah satunya berupa hate speech atau ujaran kebencian.

Kasus hate speech memang belakangan kerap menjadi sorotan media. Kata-kata atau tulisan yang dilontarkan pada media sosial tertentu biasanya menjadi bukti untuk melaporkan seseorang atas kasus ini. “Memang sebenarnya hate speech sendiri bukan dikarenakan adanya media sosial. Namun lebih kepada mentalitas sebagian kecil masyarakat yang belum dapat menghargai toleransi dan diskusi terbuka,” ungkap Slamet Riyono.

Ujaran Kebencian (Hate Speech), kata Slamet Riyono, adalah tindakan komunikasi yang dilakukan suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek. Seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Karena itu, dalam undang-undang No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2) menyebutkan, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

Sedangkan pada undang-undang No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada Pasal 16 menegaskan, setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500 juta.

Namun demikian, yang perlu diingat dari penggunaan pasal-pasal di atas adalah bahwa penghinaan hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu atau kelompok yang terkena dampak penghinaan.“Artinya, tuntutan akan bernilai sah jika yang menuntut adalah pihak yang secara langsung merasa dirugikan. Ini yang terkadang menjadi sedikit bias di Indonesia,” tukasnya.(***)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00