Seleksi Pegawai Non-PNS Dinilai Tidak Profesional, Masa Unjuk Rasa di Gedung DPRD

KBRN, Malinau : Puluhan masa mendatangi gedung DPRD Kabupaten Malinau menyampaikan aspirasi terkait hasil seleksi pegawai Non-PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau pada Senin (14/06/21) pagi. Masa menuntut pembatalan hasil tes seleksi pegawai Non-PNS yang dilaksanakan pada tanggal 19-22 Januari tahun 2021 lalu, karena dinilai tidak profesional, tidak transparan, penuh diskriminasi, praktek KKN, dan mengesampingkan hak para tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi.

Tuntutan disampaikan di ruang rapat gedung DPRD Kabupaten Malinau oleh belasan perwakilan masa aksi yang ditunjuk menyampaikan langsung aspirasi mereka di hadapan ketua DPRD Kabupaten Malinau dan jajarannya, sementara masa aksi lain menunggu di depan gedung DPRD sambil berorasi, dikawal aparat keamanan POLRES Malinau.

“Kami merasakan ketidak-adilan dan sangat dirugikan akibat proses pelaksanaan tes tersebut, sangat diskriminasi dan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, kami menganggap pelaksanaan tes ini sebagai upaya pemecatan terhadap pegawai kontrak atau honorer sebagai dampak hukuman atas pilihan kami dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020, penerimaan pegawai Non-PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2021 kami nilai tidak berkemanusiaan, melanggar konstitusi UU 1945 BAB IV pada ayat 4, BAB IX pasal 27 ayat 1 dan 2, BAB IX pasal 28b ayat 1, 2, dan 3, pasal 28c ayat 1, UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 71 dan pasal 72, UU No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman pasal 7, Peraturan Pemerintah No.49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pasal 96, sebab kami yang bekerja dan mengabdi bertahun-tahun, ada yang sampai 19 tahun  baik sebagai tenaga administrasi, tenaga teknis, tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, dll dinyatakan tidak lulus dalam seleksi yang dilakukan penuh KKN dan tidak profesional” Ujar Hengki, perwakilan masa aksi di hadapan ketua DPRD Malinau dan jajaran.

Pihaknya berharap para wakil rakyat di Malinau dapat menindak-lanjuti aspirasi tersebut dan mendesak pihak eksekutif supaya membatalkan hasil penerimaan pegawai Non-PNS, kemudian mengembalikan seluruh pegawai kontrak dan honorer Non-PNS pada posisi OPD semula sebelum tes dilaksanakan, selanjutnya jika dibutuhkan penambahan pegawai Non-PNS  agar proses seleksi dilakukan secara transparan dengan metode CAT mengingat pemerintah daerah Kabupaten Malinau sudah lama memiliki lab CAT, termasuk memeriksa pejabat atau pihak yang terkait dengan proses rekruitmen tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malinau, Marson R Langup yang dikonfirmasi RRI lewat sambungan telepon mengatakan tidak mungkin dilakukan pembatalan hasil tes tersebut karena menurut pihaknya pelaksanaan tes sudah sesuai regulasi, yakni Peraturan Bupati Malinau No.28 tahun 2020 sebagai payung hukum pelaksanaan tes.

“Nah… payung hukum itu sudah mengatur, yang tes siapa kemudian bagaimana prosesnya, di PERBUP itu tidak diatur bahwa ada jaminan bagi mereka yang sudah lama itu harus lulus, kan namanya seleksi, kalau orang lama harus lulus, ya tidak ada tes namanya itu” Kata Marson pada Senin (14/06/21).

Marson juga menampik adanya asumsi ketidak-profesionalan dalam proses seleksi.

“Sisi apa mengatakan tidak profesional, kami sudah profesional kok melakukannya… bahwa ada seleksi berkas, kemudian ada tes tertulis, dan wawancara, kalau mereka bilang KKN, yang ikut tes itu banyak keluarga saya kok, yang tidak lulus juga banyak keluarga saya, yang KKN-nya dimana?”

Lebih jauh, Marson menilai, ada kepentingan politik dalam hal ini, bahwa penyampaian aspirasi dimanfaatkan oknum tertentu untuk pencitraan.

“Jadi… saya kira ini hanya kepentingan politik lho, saya persoalkan bahwa penyampaian aspirasi ini oleh peserta yang tidak lolos tes ya, tapi ada orang politik di situ, sebutkan aja apa kepentingannya di situ, jangan pencitraan diri, jangan pencitraan lah di situ… jadi gini mbak, artinya… kalau mereka mengatakan ini tidak profesional, kami siap menunjukan bukti data, kami ini tidak abal-abal, yang abal-abal itu siapa?”

Marson juga menanggapi terkait Peraturan Pemerintah No.49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pasal 96.

“Ini bukan penerimaan honor baru lho mbak, ini honor lama, honor kantor sebenarnya ini, kenapa dilakukan seleksi ulang? Karena terlalu banyak kantor-kantor ini, OPD ini mengangkat tenaga honor tanpa koordinasi pada pimpinan (SEKDA), jadi kita mau menertibkan kembali ini, ada orang tidak kerja tapi dapat honor, nah… gimana itu?” Pungkas Marson.

Aksi masa ditutup dengan penanda-tanganan kesepakatan oleh anggota DPRD Malinau sebagai komitmen persetujuan untuk menyalurkan aspirasi masa demonstrasi pada pemerintah daerah, namun Ping Ding selaku Ketua DPRD Malinau menegaskan, pihaknya hanya menindak-lanjuti aspirasi peserta aksi, tetapi tidak ada jaminan bahwa apa yang menjadi tuntutan masa dapat terwujud.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00