Revisi, Bupati Setujui Kenaikan UMK 2022 Jadi 5 Persen

KBRN, Bulungan : Meski Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bulungan 2022 sudah ditetapkan gubernur, namun dengan berbagai pertimbangan dan aspirasi dari buruh membuat Pemkab Bulungan kembali merevisi kenaikan menjadi 5 persen. 

“Penurunan daya beli masyarakat ini disebabkan pendapatan yang menurun. Kemudian, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi dunia usaha di Bulungan,” kata Bupati Bulungan Syarwani. 

Menurutnya banyak hal yang menjadi pertimbangan atas penentuan UMK. Bukan hanya dari sisi buruh, tetapi juga dari sisi pemberi kerja. Dari berbagai pertimbangan tersebut, bupati mengambil kebijakan untuk menaikkan UMK sebesar 5 persen dari UMK 2021 sebesar 3.109.314. “Ada kenaikan sekitar Rp155 ribu,” bebernya. 

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bulungan Agus Nurdiansyah mengatakan, sebelumnya sudah ada keputusan teknis mengenai UMK. 

Namun, ada kebijakan bupati untuk merevisi UMK dan sekarang masih berproses. Sebab, belum disetujui oleh gubernur. “Baru diproses, kemarin dan sampai saat ini prosesnya masih berjalan. Jadi, saya belum bisa sampaikan lebih jauh, karena ini masalah kebijakan,” jelas Agus. 

Ia mengungkapkan, kebijakan bupati tersebut diambil berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya, menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui SBSI yang menuntut kenaikan sebesar 10 persen dan tingkat inflasi yang rendah. 

“Tingkat inflasi yang rendah ini ada dua kemungkinan. Pertama distribusi dan produksi yang lancar sehingga stok tersedia dan inflasi tidak naik,” katanya. 

Kemudian, kedua, daya beli masyarakat rendah, karena pandemi Covid-19. Hal itu juga menjadi pertimbangan bupati menaikkan UMK sebesar 5 persen untuk mendorong daya beli masyarakat. (Kk/sti)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar