Formasi Kosong Buka Peluang Peserta yang Gagal SKD-SKB

KBRN, KTT : Mekanisme pengisian formasi kosong dapat diberikan kepada peserta seleksi CPNS yang gugur berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan SKB. 

Hal itu disampaikN Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tana Tidung, Iwanto. 

Ia membenarkan jika mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan teknis tertera dalam Pasal 48 ayat (5) sampai (7). 

“Iya, ketentuannya memang begitu. Teknisnya nanti by system oleh BKN. BKN yang langsung menentukan siapa yang memenuhi kriteria mengisi formasi kosong itu,” kata Iwanto. 

Secara umum, peserta yang dapat mengisi kekosongan harus memiliki kesamaan formasi. Sedangkan penempatan disesuaikan pada unit kerja yang nihil pelamar atau nihil memenuhi passing grade SKD. “Bisa saja dialihkan ke (unit kerja) yang lain, yang penting formasi dan jabatannya sama,” jelasnya. 

Ketentuan umum pengisian formasi kosong ada di Pasar 48 ayat (5). Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, maka berlaku dua ketentuan. 

Pertama, jabatan pada kebutuhan umum yang belum terpenuhi,  dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit  penempatan/lokasi kebutuhan sama. Serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik. 

Kedua, jabatan pada kebutuhan khusus yang belum terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama. Serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik. 

Namun peserta ini harus memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik. 

Dalam pengertiannya, kebutuhan umum yang dimaksud dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Sementara kebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kriteria tertentu. Di antaranya putra/putri lulusan terbaik berpredikat ‘dengan pujian’ atau cumlaude, diaspora, penyandang disabilitas, dan putra/putri Papua dan Papua Barat. (kk/sti)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar