Kolam Limbah Pertambangan Jebol Akibatkan Sungai Tercemar

KBRN, MALINAU: Jebolnya kolam limbah tuyak milik PT KPUC yang terjadi di bulan Februari lalu, memunculkan desakan dari berbagai lembaga masyarakat kepada pemerintah untuk mencabut izin perusahaan tambang perusahaan tersebut. Sebab, seperti yang disampaikan Sulastri, warga Desa Malinau Kota, masyarakat menilai sudah mengaku geram dengan kejadian seperti itu karena mengakibatkan pencemaran sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Malinau khususnya untuk pemenuhan iar bersih.Terlebih, air sungai juga menjadi sumber utama air bersih yang diolah Perumda Air Minum Malinau dan didistribusikan kepda masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Malinau,  ia meminta ketegasan pemerintah agar memberikan sanksi kepada perusahaan tambah yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan khususnya di sungai.

Selain itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Malinau Frent Tomi Lukas menyampaikan, DLH Malinau memiliki peran melakukan pengawasan dan pembinaan yang bersifat pencegahan dan itu sudah lakukan dengan memberikan rekomendasi. Khususnya penguatan tanggul dan reklamasi. Jika  tidak ada penguatan tanggul dan reklamasi, DLH Malinau bisa mengusulkan pembekuan izin sementara. Tetapi pascajebolnya limbah tersebut, perusahaan sudah melakukan penguatan tanggul dan melakukan reklamasi sudah hampir 70 persen. DLH juga menekankan ke perusahaan agar dapat menyiapkan pompa lumpur dan penambahan unit. Semua itu sudah disediakan perusahaan. Apa yang sudah kita minta, sudah dijalankan dan dilaksanakan, termasuk SOP. Namun, perusahaan masih belum menyediakan tenaga ahli bidang lingkungan,” ungkap Frent Tomi Lukas, Selasa (2/3/21)

Dia menyampaikan DLH Malinau telah melakukan uji sampel air. Tujuannya, agar masyarakat tidak berasumsi negatif tentang air setelah kejadian ini. Sampelnya sudah dikirim. Sampel air sungai itu diambil di 9 titik. “Di antaranya di IPA Malinau Kota, Kuala lapang, Sungai Malinau, dan Sungai Sesayap,” ujarnya.

Terkait adanya tuntutan pencabutan izin usaha, Frent Tomi Lukas mengatakan, tuntutan yang disampaikan itu harus sesuai aturan dan undang- undang (UU). Pencabutan izin operasi perusahaan mesti melalui beberapa tahapan. Mulai pembinaan, rekomendasi, teguran keras dan paksaan dari pemerintah.“Ketika beberapa tahapan ini tidak diindahkan perusahaan, maka akan masuk ke tahapan pembekuan izin sementara,” tegasnya.

Menurut dia, pencabutan izin perusahaan bukan wewenang pemerintah daerah. “Apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan, maka pembekuan izin sementara. Setelah itu, baru direkomendasikan pencabutan izin ke kementerian,” jelasnya.(Widayat)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00