Percepat Pemangunan Daerah, Pemkab Malinau Ajukan Revisi Tata Ruang

Percepat Pemangunan Daerah, Pemkab Malinau ajukan revisi tata ruang

KBRN, MALINAU-Pelaksana harian (Plh)Bupati Malinau, Doktor Ernes Silvanus mengungkapkan, Pemkab Malinau akan mengajukan perubahan atau revisi tata ruang wilayah kabupaten Malinau untuk percepatan pembangunan di daerah. Perubahan tata ruang ini dilakukan, guna memberikan ruang gerak pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun. Sebab, selama ini ada lokasi-lokasi masyarakat yang berada di kawasan hak guna usaha (HGU) perusahaan, di kawasan budidaya kehutanan (KBK) bahkan di kawasan hutan lindung. “Sehingga Pemerintah daerah menilai perlu dilakukan revisi tata ruang tersebut,” tegas Ernes Silvanus yang menjabat Sekretaris Kabupaten Malinau ini.

Karena, kata Ernes Silvanus, sesuai Undang – undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pemerintah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten ini memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten. Dengan adanya perubahan tata ruang wilayah itu, diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah, baik itu program daerah sendiri, program provinsi maupun pusat. “Karena lahannya sudah ada dan tidak berada di kawasan hutan lindung atau lepas dari kawasan hak guna usaha perusahaan atau status lainnya,” terang Ernes.

Dalam perubahan tata ruang ini, Pemkab Malinau akan memanfaatkan program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) pemerintah pusat. Hal ini merujuk pada pesan menteri lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) Siti Nurbaya kepada para Gubernur agar turut berperan aktif dalam memfasilitasi, menetapkan, dan mengarahkan program dan kebijakan yang mendukung program Reforma Agraria ini, termasuk untuk proses dasar hukum masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah (Perda).

Menteri Siti mengatakan dalam tahun 2021, akan dilakukan percepatan penyelesaian masalah-masalah dan konflik dalam kawasan hutan, persoalan pemukiman dalam kawasan hutan dan penyelesaian masalah-masalah hutan di wilayah padat penduduk seperti Jawa, Lampung, Bali dan provinsi padat penduduk lainnya.

Sementara itu Wakil Gunernur Kaltara Doktor yansen TP saat kunjungan Kerja ke Kupaten Malinau akhir pekan kemarin mengungkapkan, pemerintah provinsi kaltara juga akan melakukan revitalisasi terhadap fungsi lahan yang di Kaltara. Karena ada lahan-lahan  di wilayah kabupaten dan kota di Kaltara ini tapi pemerintah dan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, karena diberada dalam HGU, kawasan hutan lindung, kawasan budidaya kehutanan dan lainnya. “Oleh Karena itu, saya sudah meminta kepada seluruh kabupten dan kota untuk segera merevisi atau review terahadap semua kawasan yang ada di wilayahnya,” tukas Yansen TP.(Widayat/ RRI Malinau)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00