Rahma Imbau Pemilik Tempat Usaha Kuliner Terapkan Pajak Restoran

KBRN, Tanjungpinang :  Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sudah menerapkan alat rekam pajak (tapping box) sejak tahun 2019 bagi tempat usaha baik restoran maupun beberapa objek pajak yang memiliki potensi pajak yang signifikan. Terkait pemungutan dan pemasangan alat tersebut, BPPRD telah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan pelaku usaha terkait pajak restoran yang dipungut sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah sekaligus mengimplemetasikan pemasangan tapping box di mesin kasir.

Menurut Kepala BPPRD Kota Tanjungpinang, Hj. Riany, S.Sos, MM menjelaskan bahwa setiap wajib pajak yang menjadi mitra BPPRD sebelumnya telah mendapatkan sosialisasi terkait kewajiban apa saja yang harus dipenuhi pengusaha tersebut terkait pemungutan pajak, termasuk pemahaman tentang alat rekam pajak (tapping box).

“Semua wajib pajak atau pengusaha telah menerima sosialisasi oleh BPPRD terkait apa saja kewajiban mereka untuk pemungutan pajak, termasuk dengan pemasangan alat rekam pajak atau tapping box yang bertujuan untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah. hal ini juga didasari tujuan untuk optimalisasi dan transparansi penerimaan pajak daerah, terutama sektor pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan,” jelas Riany.

Dijelaskannya juga, pajak restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, dan semacamnya termasuk jasa boga/katering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh rumah makan, kafetaria, dan semacamnya. Biasanya, pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dibeli. Baik dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang. Sedangkan subjek pajak restoran adalah orang pribadi maupun badan yang membeli makanan atau minuman dari suatu restoran atau tempat makan yang dikunjungi.

“Perlu dipahami, bahwa pajak restoran dikenakan kepada pembeli bukan pemilik usaha, pemilik usaha sebagai penerima atau perantara untuk pembayaran pajaknya. selama pandemi ini Pemko juga telah melakukan beberapa keringanan kepada pengusaha terkait penyetoran pajak usahanya, ini sebagai langkah upaya agar pelaku usaha dapat bertahan serta kepedulian pemerintah dalam pemulihan ekonomi," ucapnya.

Lebih lanjut disampaikannya bahwa pemasangan alat rekam pajak dilakukan agar omset yang disampaikan oleh para pelaku usaha akurat dan tidak terjadi aksi penyalahgunaan pajak. "Intinya, harus ada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan data transaksi pajak, sehingga kedua belah pihak akan diuntungkan dengan adanya arus informasi data yang bisa dipertanggungjawabkan”, ungkapnya.

Pajak restoran sebagaimana termasuk dalam Peraturan Walikota 62 tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak restoran sebagaimana telah diubah dengan perwako nomor 59 tahun 2015 tentang perubahan atas perwako nomor 62 tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak restoran merupakan salah satu pendapatan daerah. “Dan berdasarkan Perwako tersebut, wajib pajak sangat berkontribusi dalam pembangunan di daerah, ini ditandai dengan taatnya pengusaha atau wajib pajak dalam penyetoran pajak usahanya ke pemerintah,” tutupnya.

Sementara itu, Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP mengatakan untuk terus mengimbau kepada para pengusaha untuk dapat mematuhi dan memahami peraturan daerah tersebut terkait pemungutan pajak. "Pajak daerah yang bersumber dari pajak restoran, hotel, rumah makan dan lainnya ini sangat membantu dalam pembangunan daerah. untuk itu Pemko Tanjungpinang terus mengimbau dan mengajak wajib pajak atau masyarakat agar taat membayar pajak, sebagaimana yang dijelaskan karena pengusaha merupakan mitra pemerintah yang akan menyetorkan pajak konsumennya kepada pemerintah," ungkap Rahma.

Rahma juga mengapreasi dan berterima kasih kepada pemilik usaha yang telah mendukung pemerapan pajak restoran kepada konsumen. “Terima kasih kepada seluruh pemilik usaha yang telah berkontribusi dalam menerapkan pajak daerah, juga kepada masyarakat selaku konsumen. Diharapkan menjadi contoh dan segera diikuti oleh pemilik tempat usaha khususnya usaha kuliner yang belum menerapkan pajak restoran di tempatnya”, ucapnya. (ril/yn)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar