Walikota Tanjungpinang Diduga Lakukan Intervensi Anggaran TPP ASN

KBRN, Tanjungpinang : Walikota Tanjungpinang diduga melakukan intervensi dalam penentuan besaran tambahan penghasilan pegawai yang diatur dalam perwako nomor 56 tahun 2019.

Dalam konferensi pers yang dilakukan DPRD Kota Tanjungpinang pada Selasa (18/1/22) siang tadi, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustokoweni tersebut memaparkan berbagai hasil temuan oleh Panitia Angket terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Wali Kota Tanjungpinang.

Dalam kesempatan tersebut Momon Faulanda Adinata yang sebelumnya menjabat sebagai ketua panitia Angket DPRD Kota Tanjungpinang menerangkan, bahwa dalam proses penetapan besaran angka TPP ASN yang diatur dalam Perwako Nomor 56 tahun 2019 tersebut, walikota diduga melakukan intervensi yang menyebabkan kesenjangan diantara pejabat Pemko Tanjungpinang.

“Iya hal tersebut merupakan keterangan dari salah satu saksi terperiksa, sehingga pemanggilan yang kami lakukan terhadap Walikota tersebut bertujuan untuk melakukan klarifikasi namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut,” ungkap Momon.

Momon juga menerangkan Walikota Tanjungpinang menetapkan tunjangan bagi dirinya sebesar Rp102 juta rupiah pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 anggaran tunjangan tersebut sedikit diturunkan yakni sebesar Rp98 juta rupiah.

Dalam proses angket yang dilaksanakan selama 60 hari kerja tersebut panitia angket menyimpulkan bahwa Walikota Tanjungpinang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan Perwako dan juga melakukan kegiatan menguntungkan diri sendiri.

Momon juga menjelaskan bahwa selama melakukan proses Angket, Panitia Angket telah memanggil 15 orang secara patut untuk dimintai keterangan. Dari 15 orang tersebut hanya 12 orang yang memenuhi panggilan sementara 3 orang lainnya manggkir. Ketiga orang tersebut yakni Walikota Tanjungpinang, Wakil Walikota Tanjungpinang, serta Kabag Umum Setdako Tanjungpinang.

“Kami sudah memanggil  mereka secara patut, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas,” ujar Momon.

Selain itu Walikota dan Wakil walikota sejak bergulirnya masalah ini menunjukan sikap yang tidak transparan dan akuntabel baik dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang juga saat ini telah mengembalikan sejumlah dana yang diterimanya ke Kas daerah pada Desember 2021 lalu. Hal ini diterangkan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Aspidsus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Sugeng Riadi yang mengatakan bahwa kedua pimpinan tersebut telah mengembalikan uang sejumlah Rp2.3 miliar rupiah dan wakil walilkota Tanjungpinang mengembalikan Rp139 juta rupiah. (yn)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar