Sepanjang 2021, Cabjari Natuna di Tarempa Tangani 2 Kasus Korupsi

KBRN, Tanjungpinang; Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditafsir merugikan negara mencapai ratusan juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021. Kasus-kasus tersebut turut melibatkan oknum perangkat desa Tarempa Barat Daya.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Natuna di Tarempa Roy Huffington Harahap kepada RRI menyampaikan, Sepanjang tahun 2021 ini Kejaksaan berhasil menangani 2 kasus. Nilai kerugian negara dari kasus yang ditangani Kejaksaan mencapai dua ratus juta lebih.

“ada 2 perkara yang ditingkatkan ke penyidikan, satu perkara sudah inckracht,”Kata Roy Huffington Harahap, Kacapjari Natuna di Tarempa, Rabu (8/12/2021)

Dua kasus yang berhasil ditangani yakni kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tahun anggaran 2020 dan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan lanjutan pemasangan batu miring serta semenisasi jalan menuju tanjung pandan dan kegiatan semenisasi jalan gang kuburan pada Desa Tarempa Barat Daya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 179.000.000.  

Jeratan hukum terhadap pelaku tindak pidana itu tertuang dalam  Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Hukumannya tidak hanya kurungan penjara, tapi juga denda diberikan kepada pelaku yang telah merugikan negara,” katanya

Untuk penanganan sejumlah kasus korupsi, Kacabjari Natuna di Tarempa juga menyiapkan sejumlah program untuk sosialisasi sebagai bentuk antisipasi dan meminimalisir korupsi.”Kita berusaha memberikan pemahaman kepada warga agar berhati-hati dalam mengelola keuangan negara/daerah,”imbuhnya

Lebih jauh ia mengatakan, dalam proses penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani memerlukan waktu yang tidak sebentar. Namun, pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja secara cepat dan terukur dalam menuntaskan perkara yang masuk.

“Kalau kasus perangkat desa itu termasuk cepat dari mulai penyidikan sampai sidang dengan putusan selama 5 bulan,” Lanjutnya

Roy juga berharap adanya dukungan dari masyarakat Anambas dalam menjalankan tugas selaku aparat penegak hukum di Kabupaten Kepulauan Anambas sekaligus menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam mengelola keuangan negara/daerah.

“Dengan keterbatasan sdm yang dimiliki, apabila ada laporan yang masuk maka akan segera ditindak lanjuti,’ Tutupnya (RB)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar