Anti Kolusi, Apa Jadi Solusi?

Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Irwansyah Mengecek Kesiapan Personel TNI-Polri dalam Penanganan Karhutla di Riau, Sabtu (4/7/2020).

KBRN, Pekanbaru: Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Irwansyah menegaskan, tidak ada kolusi dalam penegakan hukum pelaku kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Penegakan hukum harus ditegakkan, tanpa pandang bulu, tanpa ada kolusi di bawah. Semua harus dengan upaya maksimal, jangan sampai orang tidak ada efek jera atau kapoknya di kemudian hari," tegas Irwansyah dalam apel bersama, TNI, Polri, dan Pemprov Riau, Sabtu (4/7/2020).

Irwansyah menyampaikan, selain anti kolusi, ada tiga prioritas lain yang harus ditegakkan. Pertama, peningkatan patroli sebagai awal deteksi dini terjadinya karhutla. Kedua, meminta Badan Restorasi Gambut (BRG) perlunya penataan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan. 

"Ketiga, segera mungkin memadamkan api kalau memang ada api, jangan biarkan api itu membesar. Langkah water boombing yang terlanjur membesar itu juga tidak mudah," urainya.

Dikatakan Pangdam, respon yang lambat menindaklanjuti kebakaran akan berdampak semakin luasnya lahan yang terbakar. 

"Satu jam kita mengulur waktu tidak merespon api yang ada, maka resikonya satu hari satu malam api tersebut bisa diatasi. Kelipatan tenaganya semakin besar kalau kita tidak merespon dengan cepat," ungkap Pangdam. 

Dalam kesempatan itu, Irwansyah juga menyinggung sebuah aplikasi dari Polda Riau yang mempermudah operasi, karena dapat mendeteksi titik api. 

"Aplikasi ini memudahkan memonitor berapa titik api pada setiap saat. Berapa personel dapat dikerahkan dari titik api yang terdekat," pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00