Warga Jerata Tuntut Reje Mundur, DPRK Keluarkan Rekomendasi

KBRN,Takengon : Warga Kampung Jerata, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah kembali melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRK setempat, Senin (14/12/2020) meminta reje atau kepala kampungnya segera diberhentikan.

Koordinator Aksi Hardi Syahputra mengatakan, keinginan itu sebenarnya sudah tertuang dalam surat mosi tidak percaya yang dilayangkan sekitar Satu tahun lalu, namun hingga kini tak kunjung mendapatkan jawaban.

Ditegaskan Hardy, warga menuntut pemberhentian Reje Jerata disebabkan adanya sejumlah permasalahan selama kepemimpinannya hingga adanya dugaan korupsi terkait penggunaan dana desa pada tahun 2019 lalu.

“Selama dia memimpin terjadi kekosongan imam kampung, kekosongan petue, juga ada kekosongan kepala dusun di salah satu dusun, kemudian yang paling parah posisi Ketua RGM dia tunjuk sendiri,” katanya.

“Untuk dugaan korupsi yang kami buka tahun 2019 lalu, hasil pemeriksaan Polsek Ketol ada temuan sekitar Rp 96 juta, bahkan saat diaudit kembali oleh Inspektorat, justru lebih besar yakni Rp 117 juta, itu selama Dua tahun dia menjabat,” katanya lagi.

Sementara, Asisten Pemerintahan dan Kesra Aceh Tengah, Mursyid menyebutkan jika beberapa bulan lalu perwakilan masyarakat telah melakukan pertemuan dengan Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar di ruang kerja bupati.

Dalam pertemuan itu jelasnya, Bupati telah menyetujui keinginan mayoritas masyarakat Jerata, namun hingga kini dirinya mengakui belum ada tindak lanjut dari dinas terkait tentang hal ini.

“Karena ini sudah berlangsung berbulan-bulan, maka melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, kita akan kembali ke keputusan bapak bupati bersama masyarakat, agar segera kita tindak lanjuti,” sebutnya.

Menanggapi hal itu Ketua Komisi A DPRK, Muhammad Syahrul menyebutkan pihaknya akan menerbitkan surat rekomendasi kepada bupati Aceh Tengah, untuk segera memberhentikan Reje dengan tenggat waktu hingga Enam hari kerja kedepan.

Bahkan masyarakat dipersilahkan kembali menagih janji tersebut, jika belum terealisasi sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan.

“Hasil keputusan hari ini, kita akan membuat rekomendasi ke Pimpinan DPRK, yang selanjutnya akan diteruskan ke bupati, ini demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah,” tegasnya.

Pelaksanaan aksi unjuk rasa sendiri berjalan tertib dan lancar, dimana seratusan massa yang sebelumnya melakukan aksi di halaman kantor DPRK, dipersilakan masuk kedalam ruang sidang untuk melakukan audiensi.(FJ)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00