FOKUS: #KASUS DANA BANSOS

Bupati dan DPRK Bener Meriah Tolak UU Omnibus Law

KBRN, Redelong: Bupati Bener Meriah dan Ketua DPRK Bener Meriah sepakat menolak Undang-undang Omnibus Law dengan menandatangani petisi yang telah dipersiapkan Aliansi Masyarakat Gayo Bergerak (AMGB) saat aksi di Gedung DPRK setempat Selasa (13/10/2020).

Petisi tersebut berisi desakan kepada Bupati dan DPRK Bener Meriah untuk menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja serta mendesak Bupati dan DPRK menyurati Presiden dan DPR RI untuk membatalkan UU tersebut melalui PERPU.

Dihadapan massa Bupati Sarkawi dan Ketua DPRK M Saleh menegaskan bahwa pihaknya bersedia menolak UU Cipta Kerja karena menurutnya UU tersebut tidak berpihak kepada masyarakat.

"Kendati kami di daerah belum mendapatkan salinan UU Cipta Kerja itu, namun mendengar dari apa yang telah diutarakan para orasi maka kami juga sepakat menolak UU tersebut," tegas Sarkawi.

Di ruang sidang DPRK Bener Meriah Bupati Sarkawi, Ketua DPRK M Saleh dan Korlap Aksi Yudi Ansyah K masing-masing menandatangani petisi bermaterai 6000.

Begitupun, massa juga memberikan interval waktu selama dua hari untuk menyurati Presiden dan DPR RI perihal penolakan UU itu.

Ditegaskan, jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi maka massa mengancam akan kembali mendatangi gedung DPRK tersebut.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00