Penunjukan Achmad Marzuki Pj Gubernur Aceh supaya lebih demokratis dan transparan

KBRN, Banda Aceh : Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian melantik secara resmi Mayjen TNI Purn Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh di DPR Aceh, Rabu (6/7/2022). 

Achmad Marzuki dilantik sebagai Pj Gubernur Aceh menggantikan Nova Iriansyah yang sudah habis masa jabatan. 

Mengapa Presiden Joko Widodo menunjuk mantan Pandam Iskandar Muda ini menjadi Pj Gubernur Aceh? 

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, penunjukan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh karena ada aspirasi supaya lebih demokratis dan transparan. 

"Maka kita meminta tiga nama dari DPRD setempat kalau di Aceh DPRA," kata Tito usai acara pelantikan kepada awak media. 

Tito beralasan, khusus untuk penjabat (Pj) Gubernur Aceh Kemendagri mendapat rekomendasi dari DPR Aceh tiga nama, salah satunya adalah Achmad Marzuki. 

"Pada saat namanya diajukan yang bersangkutan masih Mayor Jenderal TNI aktif. Kemudian dalam sidang TPA, baik pra TPA di eselon I yang dipimpin oleh Sekjen Kemendagri melibatkan eselon I kementerian dan lembaga, kemudian dilanjutkan dengan sidang Tim Penilaian Akhir (TPA) yang dipimpin oleh Bapak Presiden ada sembilan kementerian dan lembaga maka ditugaskan saudara Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh," jelasnya. 

Lalu Tito juga menjelaskan status Achmad Marzuki terkait perwira aktif di TNI. 

"Saudara Achmad Marzuki kemudian mengajukan pengunduran diri dari dinas keprajuritan TNI (katakanlah dalam bahasa kita pensiun dini). Kemudian setelah itu yang bersangkutan di tempat sebagai Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa (Kesbang)," ujarnya. 

"Jadi jabatan beliau ini adalah Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa (Kesbang) yang merupakan jabatan pimpinan tinggi madya, yang merupakan salah satu syarat sesuai UUD nomor 10 tahun 2019 untuk menjadi Penjabat Gubernur," tambah Tito. 

Sehingga Tito menegaskan pelantikan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh sudah memenuhi kriteria. 

"Karena saat ini beliau memiliki jabatan pimpinan tinggi madya sebagai staf ahli kementerian dalam negeri bidang hukum dan kesbang memenuhi syarat untuk menjadi Pj Gubernur. Namun yang bersangkutan juga mengajukan pengunduran diri dan berhenti dari dinas keprajuritan aktif anggota TNI. Sehingga yang bersangkutan statusnya sudah purnawirawan. Jadi ini sudah sesuai prosedur, ini semua dilaksanakan sebelum turunnya Keppres dan sebelum pelantikan dimulai," tegasnya. 

Tito menambahkan terkait pengunduran diri sebagai prajurit TNI, di dalam undang-undang tidaj asa yang melanggar. 

"Memang ada beberapa pertanyaan kok bisa mengundurkan diri dengan cepat. Di dalam UUD itu tidak diatur, misalnya mengundurkan diri enam bulan sebelumnya, atau tiga bulan sebelumnya, tidak. Sepanjang Keppres dan kemudian pelantikan sebetulnya TNI aktif maupun Polri aktif juga di dalam sepuluh rumpun jabatan menurut UUD maupun keputusan MK diperbolehkan. Tapi, pak Marzuki memilih untuk berhenti (mengundurkan diri) dan sekakgus pensiun. Otomatis yang bersangkutan bukan lagi TNI aktif. Itu poin pentingnya, bukan prajurit TNI aktif, beliau statusnya sudah purnawirawan, alih status sebagai ASN di Kemendagri," tutup Tito Karnavian. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar