Bupati Gayo Lues akan selesaikan persoalan lahan mantan kombatan GAM

KBRN, Blangkejeren: Di akhir-akhir masa jabatannya, Bupati Gayo Lues Muhammad Amru ingin menyelesaikan problem-problem terkait lahan mantan kombatan GAM Wilayah Kabupaten Gayo Lues, sehingga pada Jum’at (27/8/2021) ia didampingi langsung oleh Ketua BRA Provinsi Aceh gelar rapat koordinasi dan audiensi lahan mantan combatan GAM Wilayah Kabupaten Gayo Lues bertempat di Ruang Op. Room Setdakab Gayo Lues.

Bupati Gayo Lues, H. Muhammad Amru mengatakan bahwa persoalan ini baru diusulkan beberapa bulan yang lalu dan alhamdulillah saat ini sudah di SK kan, disamping itu terkait persoalan lahan ini juga sudah diusulkan nama-nama dari mantan kombatan GAM yang berhak menggunakan lahan yaitu sebanyak 200 hektar lahan untuk 100 orang penerima termasuk barangkali ada yang sudah almarhum. Kalo memang ketua BRA menginginkan untuk ditambah 200 lagi, maka ini juga akan di programkan.

Persoalan ini bukan hanya menjadi hutang Pemerintah Daerah atau pun Pemerintah Provinsi akan tetapi yang paling berat adalah menjadi hutang Pemerintah Pusat yang disini perwakilannya adalah pihak BPN.

Mudah-mudahan tugas yang paling berat ini dapat diselesaikan. “Saya bersepakat dengan Ketua KPA untuk tidak memblokir atau tidak mengeksklusifkan rekan-rekan KPA, kita mau berbaur sehingga dari 200 ini kita cadangkan juga 200 untuk masyarakat kita sehingga nanti tidak ada cerita khusus disana yang bisa menghambat perekonomian bahkan berdampak lagi pada keamanan disini,” ungkap Bupati seperti dikutip dari media sosial FB protokoler dokumentasi Gayo Lues, Minggu (29/8/2021).

BRA disini kekuatannya sangat bergantung pada BRA Provinsi, kalau BRA di Provinsi lemah tentu disini juga demikian. Ia berharap semoga disini dapat diberdayakan dan dialokasikan dana untuk BRA tersebut. Kemudian urusan terkait operasional control dan sekretariat insha allah akan diberikan.

Ketua BRA H. Fakhrurrazi Yusuf, SE, M.Si mengapresiasi undangan Bupati Gayo Lues dengan agenda membahas terkait lahan mantan Combatan GAM, napol-napol dan masyarakat terimbas konflik. Sesuai MOU Pemerintah RI melalui Pemerintah Aceh harus menyediakan lahan pertanian dan uang secukupnya untuk program pemberdayaan ekonomi. Lahan pertanian yaitu lahan yang sudah siap bukan lahan di hutan dan hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi BRA untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyediaan lahan.

Ia mengapresiasi keputusan Bupati Gayo Lues, dimana Pemerintah Gayo Lues telah menyediakan lahan seluas 200 hektar kepada 100 orang mantan Combatan GAM serta 200 hektar lahan untuk 100 orang masyarakat yang terimbas konflik yang dekat dengan wilayah itu. Sesuai petunjuk Menteri, lahan tersebut apabila sudah ada orang didalamnya, jangan dikeluarkan dari area tetapi dimasukkan kedalam calon penerima redis atau sertifikasi lahan, sehingga program-program penuntasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik.

Harapan beliau, semoga pada tahun 2021 ini, tanah-tanah yang ada di Kabupaten Gayo Lues sudah tergambar bukti kepemilikan tanahnya. Setiap 100 hektar lahan ada sebanyak 50 penerima dan surat yang diberikan hanya satu secara komunal, sehingga tidak untuk diperjualbelikan dan ketentuan tersebut akan memudahkan proses kontrol pengelolaan tanah,“ungkapnya.

Press Release: Elli Putri Wahyu/Qhilby

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar