Sekretaris APDESI: Revisi Qanun Kampong tetap harus ditolak

Foto google ist

KBRN, Takengon: Revisi Qanun nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung di Aceh Tengah masih menuai persoalan.

Beberapa revisi adalah mempersempit peran Reje dalam menjalankan pemerintahan desa.

Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Aceh Tengah Sukurdi tetap menyuarakan penolakan terhadap revisi Qanun Kampung tersebut.

"Enggak. Tetap harus kita adakan penolakan. Banyak diatur, termasuk tentang rumah tangga kita, jadi ini hampir hilang UU Nomor 6 Tahun 2014, desa berhak," katanya, Minggu (15/8/2021).

Ketua Banleg DPRK Aceh Tengah Susilawati menyampaikan beberapa hal yang dilakukan revisi adalah perubahan penyebutan nama Kepala Desa menjadi Geuchik.

Dikutip dari kba.one.com Reje atau Kepala Desa Bale Misriadi mengaku keberatan terkait kepala desa hendak keluar daerah harus ada restu dari Bupati Aceh Tengah, minimal harus mengantongi izin dari camat.

Selanjutnya, sekretaris desa, kembali ke awal harus diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sn

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar