FOKUS: #PPKM MIKRO

Presma Universitas Gajah Putih Singgung Dana Pokir DPRK untuk PPKM di Aceh Tengah

KBRN, Takengon: Presiden Mahasiswa Universitas Gajah Putih Takengon Nasruna menyinggung soal dana Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) disalurkan untuk membantu masyarakat yang saat ini terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Disebutkan semakin meningkatnya penyebaran covid19 saat ini sehingga mengakibatkan perekonomian masyarakat terpuruk bahkan lumpuh tidak saja di sektor perdagangan, akan tetapi hampir diseluruh kalangan.

"Maka dari itu saya mendesak DPRK Aceh Tengah alihkan Pokir untuk persiapkan Pembatasan Mikro. Alangkah baiknya Pokir DPRK dialihkan untuk kebutuhan mendesak dan darurat, yakni untuk pembelian sembako serta kebutuhan pokok lainya agar penyebaran Covid-19 bisa segera di atasi," ungkapnya, Minggu (11/7/2021).

Disampaikan Nasruna, Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD. 

Hal ini sesuai Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan, Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

Ini juga ditekankan dalam Pasal 78 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Rel. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00