Menunggu Keseriusan Bupati dan DPRK di Wilayah Aceh Leuser Antara

KBRN, Takengon: Mahasiswa wilayah tengah Aceh, Iwani Ramadhan menilai saat ini belum ada kesungguhan dari pimpinan daerah di wilayah Aceh Leuser Antara (ALA) untuk merealisasikan provinsi baru di Aceh.

Diungkapkan, antara tahun 2008 hingga 2010, Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan beberapa syarat untuk lahirnya provinsi baru di Aceh, diantaranya harus ada keputusan bersama, Bupati dan DPRK kesiapan dan mendukung atau setuju lahirnya provinsi baru.

Namun hingga saat ini katanya, belum ada surat pernyataan tersebut diperlihatkan ke publik bahwasanya Bupati dan DPRK di wilayah ALA mendukung lahirnya provinsi baru di Aceh.

"Kesungguhan dari pemerintah daerah belum terbukti sampai sekarang. Tahun 2008 atau 2010, pemerintah pusat itu sudah mengeluarkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh daerah kita, diantaranya keputusan bersama dan keputusan DPRK dan Bupati, namun sampai sekarang saya sendiri belum melihat surat keputusan itu, artinya belum ada kesungguhan," ujar Mahasiswa wilayah tengah Aceh Iwani Ramadhan, Rabu (31/3/2021).

Iwani mengajak pejuang ALA atau penguasa di daerah rencana pemekaran ALA untuk berjuang ke hal yang lebih substansial.

"Kalau ada yang mengatakan kami sudah siap, siap di mana nya. Maka saya mengajak semuanya agar lebih substansial pembahasannya, agar ALA ini cepat dimekarkan," timpalnya lagi.

Disinggung hal substansi yang dimaksud, dijelaskan Iwani Ramadhan mengacu pada Undang-undang 23 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang pemerintahan daerah, maka ada beberapa syarat daerah dapat dimekarkan.

Pertama keluarnya persetujuan dari DPRK dan surat keputusan dari Bupati kabupaten dan kota dalam hal persetujuan pemekaran daerah tersebut.

Sedangkan syarat lainnya adalah kajian akademis mengenai jumlah penduduk, Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun kesiapan pendidikan.

"Ada enggak pemerintah Kabupaten dan kota yang berani, belum sepenuhnya, ada upaya itu, tapi belum sepenuhnya. Apabila memang keinginan pemerintah Kabupaten dan kota itu serius, kenapa enggak bupati semua membahas ini," paparnya.

Sn 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00