Konflik Karang Taruna Bener Meriah, Ketua Caretaker Meradang

KBRN, Takengon : Konflik kepengurusan Karang Taruna Bener Meriah, Aceh belum berakhir. Ketua Caretaker Karang Taruna setempat, Hendra Budian meradang pasca kepengurusan hasil temu karya ke II pada 14 September 2020 dilantik dan dikukuhkan oleh Asisten I berdasarkan Surat Keputusan (SK) bupati Bener Meriah, Abuya Sarkawi.

Hendra Budian menyebut, temu karya ke II yang dilakukan di Bener Meriah tidak sesuai AD/ART Karang Taruna lantaran tidak melibatkan Caretaker selaku pengurus sementara.

Dalam waktu dekat katanya, Ia akan berkoordinasi dengan pengurus Karang Taruna provinsi, dan kemungkinan akan dilakukan temu karya tandingan. Rencananya, pengurus Karang Taruna kecamatan se-Bener Meriah juga diundang dan dilibatkan. Ini artia kata Hendra Budian, dipastikan akan ada dualisme kepengurusan Karang Taruna di Bener Meriah.

“Ini tidak baik? Jelas, tapi kita mau menegakkan aturan,” kata Hendra Budian kepada awak media disela resesnya di Takengon, Sabtu (5/11/2020).

Wakil DPR Aceh ini juga memastikan, akan ada konsekuensi hukum jika anggaran pemerintah dialokasikan untuk Karang Taruna versi temu karyua II itu lantaran disebut tidak memiliki badan hukum.

Hendra Budian mengaku sudah berkoordinasi dengan dengan Bupati Bener Meriah Abuya Sarkawi soal legalitas Karang Taruna versi temu karya II, namun kata Hendra Budian, Bupati Abuya memiliki pandangan lain. Hendra Budian juga mengaku tak paham dengan kebijakan Bupati Abuya yang memilih menerbitkan SK kepengurusan karang taruna versi temu karya II itu.

“Padahal sudah kita jelaskan, ini melanggar aturan,” katanya.

Kepengurusan Karang Taruna Bener Meriah periode 2020-2025 dilantik dan dikukuhkan Asisten I berdasarkan SK Bupati Abuya Sarkawi. Pengukuhan itu berlangsung di Aula Sekdakab setempat, Sabtu (5/11/2020).

Dirilis humas, pemerintah Bener Meriah menerima siapa saja yang mengisi kepengurusan Karang Taruna dengan syarat sesuai aturan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00