Mulai Jatuh Korban, Pemerintah Aceh Belum Bersikap Soal Tanah di Paya Sangor

KBRN, Takengon : Para pihak di Takengon desak pemerintah Aceh ambil kebijakan tegas atas objek tanah di Paya Sangor, Kampung Kung, kecamatan Pegasing, Aceh Tengah.

Desakan itu disampaikan Ketua Majelis Adat Gayo (MAG) Aceh Tengah H. Aspal Banta Cut saat mendampingi pihak keamanan meninjau Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kamis (22/10).

Desakan itu disampaikan pasca antar kelompok masyarakat di sana terjadi konflik hingga menimbulkan korban luka. Satu unit rumah permanen di kawasan sana, juga dibakar dan satunya terkena imbas.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua MPU Aceh Tengah, Tgk. Amri Jalaluddin. Menurutnya, guna mengakhiri konflik antar masyarakat atas objek tanah di Paya sangor, pemerintah provinsi Aceh selaku pemilik dianggap penting untuk mengambil tindakan tepat.

"Alihkan saja ke kabupaten, kita yang kelola. Aman," katanya.

Kepala Dinas Pertanahan Aceh Tengah Sarwa Jailani mengaku telah berulang kali bersurat ke pemerintah Aceh agar tanah di Paya Sangor dialihkan ke kabupaten. Surat terakhir dilayangkan pemerintah Aceh Tengah pada 23 Agustus 2020. Bahkan katanya, pemerintah daerah juga turut bersurat ke DPR Aceh pada 14 September 2020. Namun, hingga jatuhnya korban pada Rabu (21/10), surat itu belum direspon.

Senin pekan depan katanya, tim dari pemerintah Aceh Tengah juga kembali berembuk mencari solusi penyelesaian konflik tanah di Paya Sangor.

"Kemarin sudah bersurat lagi, tapi belum direspon," katanya.

Kapolres Aceh tengah AKBP Sandi Sinurat didampingi Dandim 0106 dalam tinjauannya mengaku petugas sudah melakukan tindakan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana. Sejumlah saksi sudah diperiksa. Rumah yang dibakar oknum masyarakat juga telah diberi garis polisi. Pasca insiden, sejumlah polisi dikerahkan untuk mengamankan lokasi.

Kapolres juga berharap agar pemerintah Aceh dapat menyahuti permintaan Aceh Tengah guna menyelesaikan konflik antar masyarakat di Pegasing."Secara hukum, kami proses, tapi penyelesaian jangka panjang, perlu duduk bersama antara Pemda dan Pemprov Aceh," katanya.

Video konflik antar kelompok masyarakat di kawasan Paya sangor kembali beredar pada Rabu (21/10) kemarin. Satu wanita yang belakangan diketahui inisial ZR, 40 tahun, menjadi korban. Kepala bagian belakangnya sobek akibat hantaman benda tumpul. Tak berselang lama, oknum masyarakat lainnya berang hingga membakar satu unit rumah di kawasan itu.

Konflik antar kelompok masyarakat di kawasan Paya Sangor juga sempat terjadi beberapa waktu lalu. Kala itu, sejumlah tanaman pertanian seperti kopi dibabat rata.

Konflik tanah di kawasan Paya Sangor itu juga telah berujung ke ranah hukum. Pemilik yang mengklaim mengantongi izin pakai dari pemerintah Aceh telah melaporkan dugaan pengerusakan oleh kelompok masyarakat kampung Kung. Sementara masyarakat Kung mengklaim tanah itu milik adat. Mereka juga menampik telah merusak tanaman pertanian warga yang menempati tanah Paya Sangor. Mereka menyebut dengan kegiatan pembersihan  karena tanah itu mau dibagikan kepada warga asli Kampung Kung. Pembagian itu diklaim karena tanah itu milik adat.

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat berkunjung ke Takenogn Jumat (28/8) mengaku objek tanah sengketa itu kewenangan kabupaten dan diserahkan penyelesaiannya kepada Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar.

Begitupun, penyelesaian konflik itu akan dirembuk bersama dengan mengedepankan ketentuan yang ada. Terlebih, Nova menyakini setiap konflik ada jalan keluarnya. Ia juga mengatakan, tidak menutup kemungkinan objek tanah itu diserahkan kepada masyarakat. “Kalau itu yang terbaik, kenapa tidak,” katanya

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00