Kejari Gayo Lues Fasilitasi BPJS dan Pemkab Rapat Kerja Sama Operasional (JPO)

KBRN, Galus : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gayo Lues, menggelar Rapat Kerja Sama Operasional (KSO) di Aula Kejari Gayo Lues, Kamis (23/6/2022). 

Dilansir dari Metropolis.id Rapat KSO tentang pelindung pekerja pada sektor jasa antara Pemerintah Aparatur Desa tahun 2022 dengan BPJS ini difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Gayo Lues yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Gayo Lues, Ismail Fahmi SH mengatakan, program dari BPJS Ketenagakerjaan ini dalam rangka memberikan Perlindungan Pekerja Sektor Jasa Pemerintah Desa.

 "Harapannya dapat terselenggara dengan maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, sehingga memberikan manfaat yang maksimal kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya. 

Untuk itu, kata Ismail, perlu adanya dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Gayo Lues dalam pelaksanaan kegiatan lerlindungan pekerja sektor aparatur desa nantinya. 

Terkait peran Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues untuk menjadi fasilitator, katanya, hal itu mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dimana salah satu kewenangan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues bertindak selaku mediator, fasilitator, dan konsiliator.

 "Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Gayo Lues sudah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Tapaktuan terkait Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara terhitung sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan 26 September 2023," katanya. 

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Aceh Tenggara, Wira Legawa menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kejaksaan Negeri Gayo Lues yang telah memfasilitasi kegiatan itu.

 "Perlindungan jaminan sosial bagi seluruh tenagakerja terkhusus kepada sektor jasa Jasa Pemerintah Aparat Pemerintah Desa telah menjadi prioritas BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten Gayo Lues guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja jika terjadi resiko sosial," katanya. 

Dengan adanya program ini, katanya, kedepan diharapkan dapat menjadikan solusi bagi aparatur desa yang membutuhkan perlindungan dalam mengolah resiko yang terjadi. Sebab, katanya, program BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Aparatur Pemerintah Kampung dilakukan dalam 5 program pilihan. 

Kelima program itu yakni: Jaminan Kecelakaan Kerja, diberikan kepada Aparatur Desa yang mengalami kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja. Jaminan Kematian, pemberian santunan kepada aparatur desa yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

 Jaminan Hari Tua, menggunakan prinsip tabungan untuk bekal hari tua yang diberikan secara sekaligus yang diperoleh dari akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan Jaminan Pensiun, diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah memasuki masa pensiun Jaminan Kehilangan Pekerjaan, merupakan bonus apabila mengikuti 4 (empat) program jaminan yang lain, dimana program tersebut diberikan apabila peserta mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Dalam kegiatan itu, turut hadir Kajari Gayo Lues, Ismail Fahmi SH; perwakilan Asisten I Setdakab Gayo Lues, Inspektur Pembantu II Inspektorat Kabupaten Gayo Lues, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Aceh Tenggara, Kepala DPMK Kabupaten Gayo Lues, Kabid DPMK Kabupaten Gayo Lues, Kabag Hukum dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar