Anggota DPR Aceh Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

KBRN, Takengon: Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Diketahu Perpres tersebut mengatur tentang jaminan kesehatan dengan perubahan penyesuaian tariff iuran.

Menanggapi itu Anggota Dewan Perwakilana Rakyat (DPR) Aceh Bardan Sahidi menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Yang penting adalah upaya konstitusional yang kami lakukan terhadap Keppres ini, menolak iuran BPJS Kesehatan sampai dengan adanya perbaikan dari manajement pengelolaan keuangan di BPJS Kesehatan. Menolak dengan tegas,” kata Anggota Dewan Perwakilana Rakyat (DPR) Aceh Bardan Sahidi, Rabu (30/10/2019). Baca Iuran BPJS Kesehatan Naik

Ditambahkan Bardan Sahidi, kenaikan iuran BPJS Kesehatan seakan menjadi kado dari Presiden Joko Widodo kepada rakyat Indonesia.

“Dengan berbagai dalih pemerintahan Joko Widodo ini selalu menyebutkan menambah beban bagi masyarakat,” timpalnya lagi.

Politisi dari PKS itu mengingatkan hasil audit BPK kepada BPJS, yaitu pengelolaan manajemen, selanjutnya mutu dan kualitas layanan dan keuangan.

“Kami menegaskan fraksi PKS DPR Aceh menolak rencana kenaikan,” demikian Anggota Dewan Perwakilana Rakyat (DPR) Aceh Bardan Sahidi

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00