Ini Ketentuan Dapat Pupuk Subsidi di Bener Meriah

Pedagang menata pupuk non subsidi jualannya di salah satu penyalur pupuk, di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, NTB, Senin (4/1/2021). Para petani di Kabupaten Lombok Barat saat ini mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi akibat terjadinya kelangkaan sejak Desember 2020 lalu dan harga pupuk subsidi tahun 2021 juga semakin memberatkan petani karena kenaikan harga pada hampir semua jenis pupuk dengan rata-rata kenaikan Rp.300 hingga Rp.450 per kilogram.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

KBRN, Redelong: Pemerintah memperketat distribusi atau penyaluran pupuk bersubsidi dengan harapan tepat sasaran.

Ada ketentuan yang harus diikuti petani yang ingin mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut.

Kasi Pupuk Pestisida di Dinas Pertanian Kabupaten Bener Uswatun Hasanah menyampaikan jika petani ingin mendapatkan pupuk bersubsidi, maka salah satu syarat dengan bergabung dengan kelompok tani.

Jika tidak, tegasnya tidak dibenarkan mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut.

"Tidak bisa, petani yang enggak ada masuk dalam kelompok tani ingin membeli pupuk bersubsidi tidak bisa," katanya, Minggu (28/2/2021).

Dijelaskannya ketentuan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, salah satunya masuk dalam kelompok tani dan membuat Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi salah satu syarat mereka masuk dalam kelompok tani dan membuat RDKK, jadi RDKK yang mereka buat dikumpulkan di BPP atau penyuluhan pertanian, kemudian nanti diinput oleh petugas ke RDKK, nanti kuota yang diberikan berdasarkan RDKK yang diinput itu," jelasnya lagi.

Sementara petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani dan enggak disebut identitasnya menyampaikan bagaimana solusi pemerintah terhadap petani yang terlanjur belum tergabung dalam kelompok tani.

"Solusinya? Setidaknya petani yang enggak ada kelompok tani ya harus bisa dapat juga, tapi kalau ga bisa kan udah lucu. Kelompok tani berapa cuman masyarakat yang masuk, dibandingkan sama jumlah masyarakat yang bergerak di bidang perkebunan dan pertanian, berapa persentase nya," tanyanya dengan nada kesal.

Timpalnya untuk membuat kelompok tani membutuhkan proses dan tidak selesai dalam waktu satu sampai dua hari, sementara tanaman sudah sangat mendesak untuk mendapatkan asupan pupuk.

"Bisa buat, tapi kan enggak selesai satu hari dua hari, butuh proses. Disisi lain kami masyarakat disaat dia perlu pupuk ya hari ini harus dicari, harus dibeli," bebernya.

Maka dari itu jika ada perubahan penyaluran pupuk bersubsidi, harapnya pemerintah agar memperkuat sosialisasi.

"Artinya disubsidi pemerintah kan masyarakat pingin menikmati juga. Solusinya kek mana, minimal kalau memang harus ada kelompok tani kan minimal pemerintah misalnya tahun 2021 disampaikan, diinformasikan ke seluruh masyarakat bahwasanya tahun 2022 baru harus ada kelompok tani, yang ga ada kelompok tani baru.., inikan tiba-tiba, tahun 2020 kemarin enggak ada kelompok tani bisa dapat pupuk bersubsidi," demikian petani.

Sn 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00