Aktivis Minta Moratorium Penjualan Getah Pinus Keluar Aceh Segera Ditarik

KBRN, Takengon: Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada Maret 2020 lalu menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Moratorium Penjualan Getah Pinus Keluar Wilayah Aceh.

Ingub tersebut diikuti oleh Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar yang mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Larang Membawa Komoditi Bahan Mentah Getah Pinus Keluar Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Aktivis Aceh Tengah Agus Muliara menilai kehadiran Ingub tersebut justru berdampak negative pada harga getah pinus.

“Terkait dengan harga getah pinus ini masyarkat beserta toke lokal yang berada di Aceh Tengah khususnya di daerah kecamatan Linge dan kecamatan Bintang ini sangat kecewa terhadap faktor harga. Justru dengan adanya Ingub ini harga getah pinus yang seharusnya harga malahan di daerah Aceh saat ini semakin jauh menurun,” ungkap Agus Muliara yang akrab di sapa Agus, di release, Kamis (25/2/2021).

Agus Muliara meminta Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk mencabut (Ingub) Nomor 03/instr 2020 tentang moratorium penjualan getah pinus keluar wilayah Aceh.

Agus juga menyampaikan kebijakan Gubernur terkait getah pinus berdampak negative, hal itu diketahuinya setelah berbicara dengan masyarakat soal harga getah pinus Rp14.500 di Aceh Tengah. Sedangkan di luar Aceh harga getah pinus berkisar Rp20.000.

“Ini sungguh sangat tidak baik, untuk apa ada pabrik di sini kalau harga getah pinus lebih mahal di luar. Komuditi getah seharusnya menjadi nilai tawar bagi masyarakat untuk kesejahteraan. Bukan malah menyengsarakan,” tegasnya.

Sementara itu Kabag Ekonomi Setdakab Aceh Tengah Marwandi Munthe menyampaikan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Larang Membawa Komoditi Bahan Mentah Getah Pinus Keluar Daerah Kabupaten Aceh Tengah telah dicabut.

“Karena kewenangannya di Provinsi, jadi Pak Gubernur mengeluarkan surat untuk mencabut Perbup, saya tegaskan Perbup kita sudah tidak berlaku dan yang berlaku Ingub,” katanya.

Sementara terkait Ingub, Marwandi mengarahkan untuk menghubungi pihak Provinsi leading sector Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00