Wakil DPRA Dukung Pemekaran Aceh

KBRN, Takengon : Wakil Ketua DPR Aceh Hendra Budian sepakat provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) lahir. Alasannya kata Hendra Budian, pemekaran provinsi Aceh menjadi dua provinsi, salah satu variabel untuk memajukan daerah.

Pernyataan itu disampaikan Hendra Budian dalam diskusi upaya melahirkan ALA di salah satu coffe shop di Takengon, Sabtu (5/11/2020).

Ikut serta dalam acara itu sejumlah organisasi masyarakat, kepemudaan dan kalangan mahasiswa.

Hendra Budian yang membidangi anggaran, insfratruktur dan perhubungan di DPR Aceh itu dalam paparannya juga mempertegas, bahwa pemekaran provinsi Aceh menjadi dua tidak dalam kapasitas kebencian, namun semata untuk mempercepat pembangunan Aceh wilayah tengah.

Ia juga siap menandatangani berkas apapun dalam upaya mempercepat provinsi Aceh dengan kapasitasnya sebagai Wakil DPR Aceh. Hendra Budian berkeinginan, provinsi ALA lahir semasih Ia masih menjabat Wakil DPRA.

Pertemuan itu kata Hendra Budian, juga salah satu agenda resesnya. Hasilnya nanti akan disampaikan dalam sidang DPR.

"Sekali lagi, ini demi kemajuan wilayah tengah," katanya.

https://m.rri.co.id/takengon/daerah/901755/pemekaran-aceh-menunggu-teken-jokowi

Ketua KP3ALA, Zulfan Diara Gayo mengatakan, dalam upaya melahirkan provinsi ALA, pihaknya secara berkala melakukan koordinasi dengan para pihak, termasuk menjalin hubungan komunikasi dengan eksekutif dan legislatif, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat.

Zulfan kembali mempertegas, perjuangan melahirkan provinsi ala, bukan ajang politik praktis, namun semata untuk kemajuan daerah yang harus diwarisi kepada generasi.

"Saya bersumpah untuk melahirkan ALA ini," ujar Zulfan.

Sebelumnya, salah seorang tokoh perjuangan pemekaran Aceh, Tagore Abubakar menyebut Komisi II DPR RI telah menyetujui Aceh dimekarkan menjadi dua provinsi dengan kepentingan strategis nasional. Persetujuan itu disahkan pada 26 Februari 2016 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Rapat itu dipimpin langsung ketua komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman.

Dokumen rancangan peraturan tentang desain besar penataan daerah 2016-2025 itu sudah diserahkan kepada pemerintah pusat. Tinggal menunggu teken presiden Jokowi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00