Koperasi Kopi Nakal? Pemerintah Akan Masukkan Sanksi dalam Draft Qanun Kopi

KBRN, Redelong: Pembahasan rancangan qanun khusus kopi di Kabupaten Bener Meriah akan segera dilakukan demi meningkatkan kestabilan harga dan kualitas kopi di daerah tersebut setelah Pemda dan pihak terkait gelar rapat koordinasi 26 Oktober 2020 lalu.

Dalam rapat tersebut Ketua Badan Legislasi DPRK setempat Zulham mengungkapkan jika draft qanun tersebut telah sesuai maka diharapkan akan membuat semua pihak diuntungkan terutama Daerah dan masyarakat petani.

Begitupun Ia berharap peran Pemerintah Daerah terhadap Koperasi yang tidak berpihak kepada petani dengan menindak tegas berupa pencabutan izin koperasi dan sanksi lainnya.

“Kita upayakan dalam qanun khusus kopi ini ada peran Pemerintah di dalamnya terhadap koperasi yang nakal, jangan nanti koperasi cuma ngumpulin KTP, ditempelin plat organik setelah itu selesai, kita enggak mau seperti itu,” tegasnya.

Menurutnya, jika koperasi tidak memiliki efek keuntungan untuk masyarakat petani maka keberadaan koperasi harus dipertanyakan.

Sebaliknya sebut Zulham, jika koperasi dapat bekerjasama dan berkontribusi positif bagi petani maka Pemerintah harus mendukung dan mendorong lebih jauh lagi agar kemajuan pertanian kopi dapat lebih dikembangkan lagi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00