Pemekaran Kebutuhan atau Kepentingan ?

Oleh ; Rizki Rahayu Fitri, SH

Putri Gayo Asal Aceh Tengah 

Kader HMI Cabang Medan Alumni S1 UMSU Fakultas Hukum 

Belakangan ini kembali di cuatkan issue-isue yang tidak terlalu krusial di tengah masyarakat, kendatinya isue ini ialah pemekaran wilayah atau provinsi aceh menjadi ALA-ABAS. Sejauh ini dampak krusial dari pembentukan ini tidaklah menjadi sebuah urgensi yang mendominasi harus dipisahkan Gayo dari Provinsinya sendiri yaitu ACEH.

 Perlu diakui, notabenenya teriakan untuk pemekaran wilayah ini naik turun isuenya, terlepas ketika menuju atau menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, isue ini terus dilontarkan. Isue ini digembor-gemborkan ketika presiden jokowi memberi lampu hijau kepada papua untuk melakukan pemekaran, sehingga kita yang disini (gayo) mendapatkan angin sejuk untuk membuat pemekaran itu. 

Sejatinya papua ingin mekar karena mereka masih jauh tertinggal, sedangkan kita lebih maju dari pada papua. Atau kita ingin disamakan seperti papua? Perlu kita ketahui pula Pemekaran daerah adalah pembentukan wilayah administrative baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya, bukan hal yang tidak berlandaskan namun pemekaran ini dapat kita lihat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tentu anggaran sangat besar harus dikucurkan untuk membentuk wilayah baru, belum lagi potongan dari tingkat pusat hingga daerah juga, menambah sebuah permasalahan lagi bukan?

Mungkin kalau hanya sebatas menyatakan pendapat terkait isue ini sah-sah saja, toh semua orang ingin kebebasan yang dilindungi oleh UUD serta UU HAM. Tak elok rasanya ketika dunia sedang krisis kesehatan serta Indonesia kemudian Aceh sendiri, yang belum tuntas dan belum mapu menangani pandemic corona, namun isue itu di cuatkan. Boleh saja menggaungkan isue ini bagi segelintir elit untuk kepentingan yang mungkin kedepannya ingin menjadi pemimpin diwilayah itu, tapi tunjukan dulu apa yang udah diperbuat hingga kami sebagai rakyat awam yakin atas perjuangan para segelintir orang saja, atau ini hanya untuk menambahkan followers agar terkenal sebagai pejuang di daerah syurga nya Aceh tersebut?

Tak ada yang salah dalam menyampaikan argumentasi serta untuk memperjuangkan kemakmuran aceh, tapi lihat dulu pemimpin kita saja cerai berai saling memaki, terjerat korupsi, Kolusi Korupsi dan Nepotisme saja masih Kuat, apalayak kita secara praktik ketatanegaraan ini harus dimekarkan. Kita masih cacat secara praktik ketatanegaraan, harusnya perlu diperbaiki. Ini bukan solusi, Indonesia butuh solusi dalam menghentaskan kemiskinan diplosok negeri, tolong itu yang harus diperhatikan, ekonomi, pendidikan,kesehatan merupakan aspek urgensitas yang perlu diperhatikan. Cukup Indonesia saja yang pindah Ibu Kota, Kita tetap Fokus pada kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah harus cerdas dalam bersikap cukup pusat saja yang kacau balau

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00