Rapid Test Dinilai Tak Efektif, Rombongan Bimtek DPRK Bener Meriah Harus di SWAB

KBRN, Redelong : Direktur Cempege Institute Khairudin menilai  ketua DPRK dan Sekertaris  Dewan  Bener Meriah sedang melakukan upaya-upaya dusta dihadapan publik Bener Meriah. Bahkan  yang sangat miris sekwan yang merupakan  mantan Juru Bicara Gugus Covid-19 kabupaten tersebut harusnya mengerti tentang peraturan  penanganan Covid-19.

Disebutkan,  ada sejumlah poin penting yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman dan Pengendalian Covid-19. Salah satu poinnya, yaitu rapid test tidak direkomendasikan lagi untuk mendiagnosa orang yang terinfeksi Covid-19.

Penggunaan rapid test ungkapnya tidak digunakan untuk diagnostik, demikian tertuang pada halaman 82 di bagian defisini operasional. Menurutnya peraturan itu sudah sangat jelas, akan tetapi ketua DPRK Bener Meriah abai dan berdusta kehadapan publik Bener Meriah. 

“Harusnya pak Sekwan butuh jelaskan kepada Ketua DPRK dan kepada seluruh anggota DPRK, rapid test tidak boleh dijadikan sumber utama sebagai pendeteksian ada tidaknya Covid-19 dalam tubuh seseorang," kata Khairudin, Rabu (22/9/2020)

Akurasi Rapid test itu terangnya hanya 30% dan sangat rendah sekali, karena itu seluruh rombongan yang ikut bimtek bersama ketua dan anggota DPRK Bener Meriah harus menjalani test SWAB.

“SOP nya harus dilakukan SWAB bukan rapid test. Sudah sangat banyak kasus gagal rapid test, banyak contoh orang yang non reaktif dalam test rapid, tapi positif saat di SWAB, sudahlah Sekwan dan Ketua DPRK tidak boleh dusta terhadap publik Bener Meriah.” tegasnya

Terkait hal itu piaknya berharap Gedung DPRK wajib di kosongkan dulu, karena anggota dewan yang berangkat bimtek sudah masuk seperti biasa dan tanpa tahapan SWAB dan kewajiban mengisolasi diri.

DPRK dinilai memberi contoh yang buruk karena tidak mengindahkan peraturan protokol kesehatan yang berlaku.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00