Aktivis; Rencana Operasi Tambang di Linge Kangkangi UUPA

KBRN, Takengon: Aktivis lingkungan di Gayo tuntut enam anggota DPRA Dapil Aceh Tengah-Bener Meriah untuk mendesak Plt Gubernur Aceh memperpanjang moratorium tambang di Aceh termasuk proses perizinan PT LMR di Linge, Aceh Tengah.

Desakan itu disampaikan atas dasar komitmen Aceh Green sebagai visi Aceh Hebat dibawah kepemimpinan Irwandi-Nova. Terlebih rencana operasi tambang di Linge berada di kawasan cagar budaya dan kerajaan raja Linge.

“Ini tak hanya visi Aceh Green, tapi juga penyelamatan jati diri,” kata salah seorang aktivis lingkungan di Gayo Maharadi kepada RRI, Rabu (15/7/2020).

Maharadi menilai, desakan itu disampaikan cukup berdasar karena rencana operasi tambang di Linge oleh PT LMR diduga telah menyalahi UU 11/2006 tentang pemerintah Aceh setelah investasi asing memiliki 80 persen saham dan 30 persen saham milik tiga perusahaan nasional.

Padahal sesuai UUPA itu kata Maharadi, saham investasi asing hanya dibenarkan 60 s/d 70 persen, sisanya saham pemerintah ACEH.

“Ini seharusnya diperjuangkan oleh DPRA, khususnya dari dapil kita,” kata Maharadi.

Dalam konteks ini, Maharadi Cs menyesalkan sikap DPRA dapil Aceh Tengah – Bener Meriah yang terkesan mengabaikan aspirasi masyarakat yang menolak kehadiran tambang di Linge.

Padahal menurutnya, DPRA memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menjaga implementasi UUPA. Maharadi juga menyesalkan sikap wakilnya karena beberapa hari yang lalu mereka berada di Aceh Tengah dan Bener Meriah dalam rangka meninjau hasil pembangunan sumber Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

“Sembari Pansus kan bisa dengar aspirasi kita, jangan justru muncul pernyataan aneh-aneh, belum pernah dibuhungi lah, ini kan lucu,” kata Maharadi.

Ia merincikan, proses rencana oeprasi tambang oleh PT LMR di Linge saat ini memasuki tahap penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai salah satu syarat untuk terbitnya izin eksploitasi.

Gerakan tolak rencana operasi tambang di Gayo kerap disuarakan. Terakhir pada 7 Juli kemarin. Agendanya menuntut hasil kerja tim Pasus tambang DPR Aceh Tengah. Terhitung sejak tanggal aksi itu, massa memberi tenggang waktu kepada tim Pansus untuk memfinalisasi hasil kerja mereka.

Penolakan terhadap PT LMR sebenarnya sudah mencuat sejak 4 April 2019 silam, setelah diumumkan rencana penambangan dan pengolahan bijih emas dmp di proyek Abong, berlokasi di Lumut, Owaq, dan Penarun, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Besaran rencana kegiatan sekitar 9.684 hektar, dengan target produksi maksimal 800 ribu ton setiap tahun.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00