Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dinilai Cacat Hukum

KBRN,Takengon :  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Bardan Sahidi kembali menyuarakan penolakan terhadap rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan dilakukan pemerintah pusat.

Disebutkan, terdapat beberapa alasan dan dasar hukum penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen mulai bulan Juli mendatang, sehingga pemerintah diminta agar dapat mempertimbangkannya kembali.

“Kenaikan iuran BPJS Ini cacat hukum. Pertama, melanggar ketentuan pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” katanya, Sabtu (30/5/2020).

“Kedua, bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS, bahwa BPJS Kesehatan bukanlah BUMN, tapi berbadan hukum publik, sehingga pemerintah tidak beoleh menaikan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan dari pemilik BPJS Kesehatan,” tambahnya.

Terlebih ungkap Sekretaris Fraksi PKS DPR Aceh ini, sebelumnya keputusan Mahkamah Agung telah membatalkan Perpres No 82 tahun 2018 terkait kenaikan iuran tersebut.

“Putusan Mahkamah Agung sudah jelas, membatalkan Perpres No 82 tahun 2018 yang sebelunya menaikan iuran, jadi untuk sesuatu yang telah diputuskan oleh hukum, harus dijalankan, tidak boleh diakal-akali untuk memaksakan kehendak,” tegas Bardan.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo kembali menaikan tarif iuran kepesertaan BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64/2020 serta mulai aktif berlaku pada 1 Juli 2020.

Dalam peraturan itu juga dirincikan kenaikan tarif  iuran sebesar 100 persen, dimana kelas I menjadi Rp 150.000, Kelas II Rp 100.000 dan Kelas III menjadi sebesar Rp 42 ribu untuk setiap bulannya.(FJ)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00