Tindaklanjuti Instruksi Mendagri, Aceh Berlakukan PPKM Mikro Tingkat Desa

KBRN, Takengon: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro periode 6-19 April 2021 akan dilaksanakan di Provinsi Aceh. Pelaksanaan kebijakan tersebut berasal dari seluruh Satgas Covid-19 tingkat desa karena pemberlakuan PPKM tersebut dilakukan berdasarkan desa.Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr. Hanif, dalam rapat persiapan virtual PPKM di Aceh, dari Ruang Rapat Sekda Aceh, Rabu, (14/4/2021) .Hanif mengatakan, pemberlakuan PPKM di Aceh berkenaan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021. Instruksi yang berisi tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian penyebaran Penyakit Virus Corona 2019.

“Gubernur Aceh menjadi salah satu dari beberapa gubernur dan bupati / wali kota yang dituju dari hal tersebut,” kata Hanif.Hanif menjelaskan, penetapan Aceh sebagai wilayah yang harus dilaksanakan PPKM dilakukan Satgas Covid-19 Nasional, berdasarkan pertimbangan sejumlah data yang terkait dengan Covid-19 , mulai dari kasus aktif, kasus kumulatif, pasien meninggal, dan sembuh.Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan berbasis desa. Setiap desa akan menetapkan dusun dan RT nya berdasarkan kriteria yang ditetapkan zonasi wilayah. Untuk dusun yang tidak ada terdapat masyarakat positif Covid-19 maka akan ditetapkan sebagai zona hijau. “Pengendalian di zona hijau dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala,” kata Hanif.

Selanjunya, dusun akan ditetapkan sebagai zona kuning yang ditempatkan satu sampai dua rumah yang ada konfirmasi positif selama tujuh hari terakhir. Pengendalian zona tersebut dilakukan dengan cara menemukan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.Sementara untuk dusun yang ada tiga sampai lima rumah yang ada kasus positif yang ditetapkan sebagai zona oranye. Sedangkan zona merah ditetapkan bila ada dusun yang lebih dari lima rumah yang ada kasus positif Covid-19 selama tujuh hari terakhir. “Pada zona merah isolasi mandiri dilakukan secara terpusat dengan pengawasan ketat. Kemudian tempat bermain anak-anak dan tempat umum ditutup, kerumunan tidak lebih dari tiga orang. Selain itu,

Hanif menyebutkan, pelaksanaan PPKM Mikro tersebut akan disukseskan oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Tim Penggerak PKK, Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, penyuluh dan pendamping desa, tenaga kesehatan dan berbagai unsur lainnya di tingkat desa. “Dalam pelaksanaan posko tingkat desa anggarannya dibebankan pada masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan. Kebutuhan tingkat desa dibebankan pada Dana Desa. Kebutuhan terkait Babinsa dan Bhabinkamtibmas dibebankan pada anggaran TNI dan Polri,” ujar Hanif.

“Kemudian, kebutuhan untuk testing, tracing dan treatment (3 T) dibebankan anggarannya pada Kementerian Kesehatan atau BNPB dan bisa juga menggunakan anggaran APBD provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Hanif.

Rapat yang digelar secara virtual itu, diikuti oleh As Ops Kodam IM Karo Ops Polda Aceh, Kepala SKPA terkait, Bupati / Walikota se Aceh, Dandim se Aceh, Kapolres se Aceh, Kepala DPMG kabupaten / kota, Kadinkes kabupaten / kota, Kalak BPBD kabupaten / kota, Kasat Pol PP kabupaten / kota, Camat, Danramil dan Kapolsek se Aceh, Kepala Puskesmas & bidan desa, Keuchik, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa se Aceh

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00