Daerah Diminta Pakai Anggaran Tidak Terduga

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) menggunakan pos anggaran belanja terduka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu bertujuan untuk menekan laju inflasi di daerah.

Kepala Negara mengungkapkan, pertimbangan menggunakan anggaran belanja tak terduga muncul saat ia melakukan kunjungan kerja ke Merauke. Untuk itu, Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan regulasi guna memberikan payung hukum

"Saya sudah memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Entah surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah," kata Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/8/). 2022).

Presiden menceritakan, saat ke Merauke, kepala daerah mengeluhkan bagaimana stok melimpah namun tidak ada yang membeli.  Kepala Negara menyebut, biaya transportasi menjadi kendala dalam distribusi barang-barang produksi lokal.

"Ada daerah lain yang kekurangannya beras kenapa enggak ngambil dari Merauke yang harganya murah? Problemnya transportasi mahal," ungkap Presiden. 

"Saya sampaikan kemarin di rapat Menteri Dalam Negeri. Ia mengatakan bahwa anggaran tidak bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada", kata Presiden menambahkan. 

Untuk itu, Presiden meminta agar para bupati, wali kota, dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pusat. Hal ini agar dapat dikoordinasikan secara langsung untuk melakukan pengendalian inflasi.

"Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali, 514 kabupaten/kota, 34 sekarang 37 provinsi. Dengan DOB (Daerah Otonomi Baru) yang baru, ini negara besar," katanya, melanjutkan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar